Faisal Basri Pertanyakan Tujuan Omnibus Law

Ekonom Senior, Faisal Basri saat ditemui di Tjikini Lima, Selasa (15/10). Foto: Abdul Latif/kumparan

Pemerintah sedang berupaya menyederhanakan berbagai regulasi yang ada melalui Omnibus Law. Omnibus Law itu bakal segera dibahas secara detail di DPR dalam waktu dekat.

Ekonom senior INDEF, Faisal Basri, ikut menyoroti Omnibus Law yang dibahas pemerintah. Ia mempertanyakan dulu mengenai tujuan dibuatnya Omnibus Law.

“Saya ingin bertanya dulu ke kita semua sebetulnya (Omnibus Law) tujuan akhirnya apa?” kata Faisal saat diskusi mengenai Sapu Jagad Omnibus Law di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Rabu (18/12).

Faisal merasa belum ada penjelasan tujuan akhir dari Omnibus Law. Ia mengharapkan pembahasan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan akhir yang ditetapkan.

“Kalau tujuan akhirnya namanya cipta lapangan kerja, concern-nya kan pengangguran. Sementara angka pengangguran kita turun terus di sekitar lima persen. Jadi bukan cipta lapangan kerja untuk kurangi pengangguran,” ujar Faisal.

Kemudian apabila tujuan akhirnya untuk investasi, Faisal mengatakan, saat ini investasi di Indonesia tidak jelek-jelek amat pertumbuhannya. Sehingga ia masih bertanya-tanya kalau tujuan akhir Omnibus Law adalah untuk investasi. Apalagi, kata Faisal, persepsi perusahan luar negeri untuk investasi di Indonesia juga cukup baik.

“Kemudian investasi China biasanya kita nomor 44 rangking-nya dunia sekarang 26. Membaik semua. Kemudian rating Indonesia juga membaik, seluruh rating agencys memberikan Indonesia investment grade, bahkan sudah 1 not di atas investment grade,” ungkap Faisal.

“Kemudian Easy of Doing Business juga dari nomor ratusan sekarang membaik nomor 47 atau 43. Pertanyaannya kenapa tiba-tiba butuh sapu jagad (Omnibus Law)?” tambahnya.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Meski mengakui investasi relatif baik, Faisal mengatakan hasilnya masih sedikit. Hal itu bisa dilihat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen. Namun, ia tetap mengapresiasi kondisi pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil di tengah permasalahan ekonomi global.

“Dibandingkan Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina memang kita kalah tapi 5 persen pun tidak buruk. Di tengah ekonomi dunia yang mengalami tren penurunan kita bisa anteng di 5 persen kan luar biasa,” tutur Faisal.

Untuk itu, ia masih menunggu apa yang jadi target utama Omnibus Law. Ia berharap Omnibus Law tidak dibuat hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

“Saya cuma titip pesan ke pemerintah jangan sampai Omnibus Law ini kesannya untuk memenuhi seluruh permintaan dunia usaha terkait at the cost of tenaga kerja, bisa jatuh Pak Jokowi kalau caranya begini,” ujar Faisal.