Fakta-fakta yang Diungkap Sri Mulyani Soal Aset Negara Hilang Diambil Swasta

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap soal banyaknya aset negara yang hilang di masa lalu. Indonesia, kata Sri Mulyani, kehilangan aset lantaran lemahnya pembukuan alias tidak adanya neraca keuangan.

Hal itu kemudian berakibat jatuhnya aset negara ke pihak swasta yang menjalin kerja sama kala itu. Ia mencontohkan salah satunya Hotel Sultan Jakarta. Berikut fakta-fakta soal hilangnya aset negara:

Sri Mulyani Sebut Banyak Aset Hilang di Era Orde Baru

Menurut Sri Mulyani, kasus tersebut banyak terjadi di masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pembangunan yang masif selama 32 tahun Soeharto menjabat, tak dibarengi dengan pembukuan aset yang baik.

"Tadinya Republik Indonesia tidak punya neraca, Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan. Kita asal bangun, waktu Pak Harto bangun banyak sekali enggak ada pembukuannya," ujar Sri Mulyani dikutip dari video yang diunggah laman Facebook Kantor Juru Bicara Presiden RI, Rabu (28/10).

Tak adanya pencatatan aset waktu itu, juga menyebabkan para menteri leluasa menjual tanah negara tanpa ketahuan.

GBK, Jakarta Foto: Shutter stock

Hotel Sultan, Satu Aset Negara yang Jatuh ke Tangan Swasta

Salah satu aset negara yang lepas ke pihak swasta, kata Sri Mulyani, adalah Hotel Sultan Jakarta. Hotel yang dulunya bernama Hotel Hilton itu, dibangun di era Presiden Sukarno, berbarengan dengan pembangunan kompleks Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta.

"Salah satu contoh yang barangkali anda semua melihat adalah komplek Senayan Gelora Bung Karno, dulu Presiden Sukarno itu membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggala Wanabakti, TVRI, sampai pada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia, itu semuanya sampai Plaza Senayan, itu semuanya adalah semua komplek milik negara," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Hal yang sama juga tengah terjadi pada Hotel Mulia. Menurut Sri Mulyani, pemerintah mesti jor-joran agar aset tersebut bisa kembali tercatat sebagai milik negara.