Fraksi Golkar Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan Defisit APBN

19 Agustus 2021 12:59
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Fraksi Golkar Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan Defisit APBN (302893)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Fraksi Partai Golkar di DPR meminta penjelasan lebih rinci mengenai pengelolaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Fraksi Partai Golkar dari Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan, terdapat selisih yang signifikan dari kebutuhan anggaran dan realisasi pembiayaan melalui instrumen Surat Utang Negara (SUN).
ADVERTISEMENT
“Dalam hal ini ini fraksi partai Golkar mengharapkan penjelasan lebih rinci terkait pengelolaan defisit dan pembiayaan APBN 2020,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RAPBN Tahun Anggaran 2022 secara virtual, Kamis (19/8).
Adapun realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai 6,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Bobby melanjutkan, dari sisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) tren peningkatan terjadi secara signifikan selama enam tahun ke belakang.
Pada tahun 2014, persentase SAL terhadap postur APBN sebesar 3,55 persen atau sekitar Rp 66,6 triliun. Jumlah persentase naik menjadi 17,2 persen pada APBN tahun 2020.
“Dalam hal ini fraksi partai Golkar minta penjelasan lebih rinci terhadap pengelolaan SAL dalam fungsinya sebagai bantalan fiskal dan alternatif sumber pembiayaan nonutang,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
Anggota Fraksi dari dapil Sumsel II ini menambahkan, dari sisi penyaluran pembiayaan melalui bank umum agar terus dilanjutkan. Namun, penyaluran kredit disertai dengan kemudahan pembiayaan supaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dari sisi catatan laporan keuangan, Golkar berharap mendapat penjelasan komprehensif mengenai realisasi indikator ekonomi makro di atas maupun di bawah target. Golkar menyetujui RUU APBN 2020 untuk dibahas lebih lanjut,” tambahnya.
Asal tahu saja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Sebanyak 38 anggota DPR hadir di ruang rapat, 275 hadir secara virtual, dan 2 orang izin.