Game Changer Pemulihan Ekonomi di 2021: Vaksinasi & UU Cipta Kerja

Petugas nakes Koprs Marinir TNI AL memeriksa kesehatan warga saat pelaksanaan Serbuan Vaksinasi COVID-19 Korp Marinir TNI AL dan Kemenhub di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (27/7). Foto: Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO

Pemerintah terus merumuskan pemulihan ekonomi nasional di tengah dinamika tren kasus COVID-19 di Indonesia yang tak pasti. Dalam kerangka kebijakan pemulihan ekonomi di 2021, ada tiga fokus pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara mengatakan, yang menjadi game changer pemulihan ekonomi di 2021, yakni intervensi kesehatan. Intervensi dilakukan melalui vaksinasi gratis yang terus digencarkan hingga penanganan pasien positif.

"Gimana yang kita lakukan untuk 2021, kita pikirkan 3 game changer utama dalam penanganan COVID-19 kita. Pertama intervensi kesehatan, vaksinasi, treatment, intervensi faskes dan sebagainya," ujar Suahasil dalam diskusi virtual Budget Goes to Campus, Sabtu (31/7).

Kedua, untuk melakukan pemulihan ekonomi, APBN harus fleksibel. Dalam kasus pembatasan misalnya, maka pemerintah wajib memberikan program perlindungan sosial. Juga menjaga kesinambungan bisnis dengan mendorong UMKM salah satunya.

"Program perlindungan sosial dan program dukungan untuk kesinambungan bisnis terutama UMKM yang merupakan 2 ini merupakan survival dan recovery kit," jelasnya.

Wamenteri Keuangan sekaligus Wakil Komut PLN Suahasil Nazara. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Yang ketiga yakni reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional. Mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, reformasi regulasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan SWF, dan lainnya.

"Ini yang kita lakukan sekarang dengan melakukan perubahan di dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat lonjakan kasus COVID kita lakukan fokus pada kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM," tuturnya.

Dia menjelaskan, di awal tahun tren konsumsi masyarakat terlihat mulai membaik. Namun sejak lonjakan harus kembali merosot.

"Siapnya di APBN, anggaran harus siap, anggaran harus fleksibel, anggaran harus bisa menjadi counter cycle. Jadi bukan hanya counter cycle ekonomi, kita harus juga ke kondisi kesehatan penularan COVID-19," kata dia.

Adapun pemerintah saat ini telah melakukan intervensi kesehatan dengan menambah klaim perawatan pasien hingga pengadaan oksigen darurat. Juga perlindungan sosial dengan menyalurkan kembali bansos tunai hingga perpanjangan stimulus listrik.

"Di kesehatan kita menambah untuk pembayaran RS terhadap pasien, masih ada yang belum kebayar, tapi tahun ini harus kita anggarkan," kata dia.

"Bansos tunai kita tambah, kartu sembako kita tambah, bantuan beras, diskon listrik, subsidi kuota internet kita tambah, kartu pra kerja, subsidi upah juga didesain ulang. Ini kita lakukan semua supaya kita bisa menjadi bantalan dari kegiatan ekonomi masyarakat karena masyarakat dibatasi saat dilakukan PPKM ," tutupnya.