Ganjar Pranowo soal Pembatasan LPG 3 Kg: Selama Ini Salah Sasaran

27 Januari 2020 13:53 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan
ADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung rencana Pemerintah membatasi subsidi LPG 3 Kg atau tabung LPG melon. Pembatasan dilakukan bagi warga miskin dan terutama warga mampu.
ADVERTISEMENT
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pembatasan atau subsidi harga secara tertutup perlu dilakukan, agar tepat sasaran dan mengantisipasi berbagai penyimpangan.
"Jateng sudah lama mengusulkan (distribusi tertutup) kalau memang subsidi itu ingin tepat sasaran, ya harus diubah mekanismenya. Selama ini tidak tepat sasaran karena saya beberapa kali temui orang lapor. Setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen, pasti mampu dong," kata Ganjar Pranowo saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Senin (27/1).
Ganjar Pranowo, seperti dilansir dari Antara menambahkan, distribusi atau penjualan LPG bersubsidi yang dilakukan secara terbuka akan membuat orang tetap memburunya. Meskipun pada tabung sudah ditulisi 'Hanya untuk Kalangan Miskin', namun banyak orang tidak peduli karena mayoritas masyarakat ingin membeli barang apa pun dengan harga yang paling murah.
ADVERTISEMENT
Selain itu, kata dia, disparitas harga antara tabung gas LPG subsidi dan non-subsidi sangat tinggi. Sehingga jika pendistribusiannya secara terbuka, maka dapat dipastikan tidak tepat sasaran.
Subsidi LPG 3 Kg Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
"Seandainya mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi. Kalau tidak pasti berisiko," ujar Ganjar Pranowo.
Orang nomor satu di Jateng itu mengatakan jika pemerintah ingin membenahi hal tersebut maka harus mengevaluasi soal distribusi elpiji bersubsidi.
Ganjar mencontohkan tentang pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani, tapi dengan perbaikan sistem dan mekanisme melalui kartu tani, maka permasalahan pupuk di Jateng bisa diatasi.
"Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kami selesaikan, maka perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas, ataupun ketepatan potensi sasarannya," kata Ganjar Pranowo.
ADVERTISEMENT