Ganjar Sebut Kelautan RI Kurang Diperhatikan, Menteri Trenggono Buka Suara

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Undip Semarang, Selasa (20/9). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi kabar Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang mengatakan ekonomi maritim dan nelayan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah saat ini.

Ia mengatakan, meskipun Ganjar menyebut ekonomi maritim kurang diperhatikan pemerintah, akan tetapi menurutnya Ganjar hanya menyinggung mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi pemerintah kala mengembangkan sektor ini secara lebih lanjut.

“Ya saya ngikutin (ungkapan Ganjar), beliau kan menyoroti lebih ke arah tantangan, jadi menurut saya sudah sinkron, hanya soal bahasanya saja, soal biota laut dan sebagainya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kita lah,” kata Trenggono saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Selasa (14/11).

Kendati demikian, Trenggono menyebutkan dalam urusan pembangunan infrastruktur kemaritiman, kementerian yang dipimpinnya itu telah menyiapkan sederet fasilitas, salah satunya pengembangan Kampung Nelayan Modern (Kalamo).

Kalamo ini merupakan program yang diadaptasi dari program kalaju atau Kampung Nelayan Maju. Kalaju sendiri merupakan di bawah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

“Kalau pembangunan maritim ya seperti yang saya jelaskan di paparan, sudah sangat konkret di tengah situasi keterbatasan akan kita lakukan (pengembangan), contohnya yang paling bagus itu adalah modelling (Kalamo) tadi,” tambah Trenggono.

Selain itu, Trenggono juga menyebutkan pihaknya tengah berupaya mengundang investor untuk sektor hilir kelautan. “Kemudian mengundang investor di sektor hilir, itu yang paling penting, kemudian bagaimana bersinergi dengan hulu, hulunya ini kan masyarakat, nelayan lokal,” tutupnya.

Sebelumnya, dalam catatan kumparan, Ganjar menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah saat ini terhadap ekonomi maritim. Padahal menurutnya sektor ini memiliki potensi yang besar.

Ganjar membandingkan jumlah tangkapan ikan Indonesia jauh lebih rendah dari Vietnam. Padahal menurutnya garis pantai Indonesia lebih panjang dari Vietnam.

Dia kemudian menyoroti regulasi perizinan yang menyulitkan nelayan sebagai salah satu penyebab tidak berkembangnya sektor perikanan. “Bagaimana regulasi biar jalan? Tembak langsung. Kita harus mau repot untuk bantu urus izin ini. Mesti ada leadership yang bisa mendorong,” tambah Ganjar.

Ganjar bilang, salah satu regulasi yang menyulitkan nelayan adalah perikanan tangkap, sehingga menurutnya tidak semua nelayan siap dengan hal ini. Padahal pemerintah dapat mendorong potensi lain, seperti budidaya rumput laut.

Selain itu, Ganjar melihat perlunya hilirisasi di sektor kelautan. Dia menyoroti fenomena kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh nelayan di Indonesia.

“Masa mau tangkap ikan tapi enggak ada cold storage, BBM (bahan bakar minyak) enggak ada. BBM subsidi pernah ada solar package untuk nelayan, tapi sekarang hilang. Maka perhatian harus dibagi, mikro harus ada perhatian dan afirmasi,” papar Ganjar di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta pada Rabu (8/11).

“Fasilitasi diberikan agar ini bisa tumbuh, kalau tumbuh, gedenya minta ampun. Saya belum bisa energi, laut dalam, research, tapi ada pariwisata yang mulai kita singgung, tapi interconnection juga disiapkan agar orang datang bisa terhubung dan mendapatkan fasilitas tentang laut,” tutup Ganjar.