Gara-gara Corona, PLN Prediksi Penjualan Listrik Akhir Tahun Minus 0,5 Persen

Petugas PLN Unit Induk Distribusi Jakarta UP3 Bulungan sedang melakukan penambahan daya di kWh Meter rumah pelanggan di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/8) Foto: PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memprediksi hingga akhir tahun penjualan listrik masih negatif. Perkiraannya berada sekitar minus 0,5 persen hingga 0,5 persen.

Direktur Human Capital dan Management PLN, Syofvi Felienty Roekman, mengatakan selama pandemi ini, penjualan listrik memang turun cukup tajam.

Bahkan, selama puluhan tahun bekerja di PLN, baru kali ini dia melihat penjualan turun hingga minus 10 persen pada awal pandemi corona masuk Indonesia.

"Saya sudah 27 tahun di PLN, pertumbuhan negatif baru kami rasakan kemarin dan dampaknya cukup sulit. Tapi beberapa bulan ini cukup membaik. Dan kami proyeksikan akhir tahun 0,5 persen, tapi kami berupaya untuk tetap positif sebab kami punya skenario. Jadi range -0,5 persen plus 0,5 persen," kata dia dalam diskusi Ngopi BUMN secara virtual, Kamis (24/9).

Optimisme penjualan PLN akan kembali meningkat karena hingga bulan ini, sudah mulai ada perbaikan. Syofvi menyebut saat ini posisi penjualan listrik minus 2 persen, jauh dari awal pandemi yang tembus minus 10 persen. Apalagi, pemerintah sudah memberikan banyak keringanan bagi pelanggan.

Warga memasukkan pulsa token listrik di tempat tinggalnya, di Jakarta, Selasa (1/4). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini pernah menyebut pada minggu ketiga April lalu permintaan listrik turun hingga 9,55 persen. Penurunan konsumsi listrik menurut Zulkifli terlihat pada sistem Jawa-Bali, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

"Dampak COVID-19 di sektor ketenagalistrikan terutama berdampak pada sisi kWh jual. Permintaan listrik lebih rendah karena pembatasan dalam kegiatan perkantoran dan bisnis, pembatasan industri komersial dan manufaktur,” ungkap Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (16/4).