Gebrakan Baru Erick Thohir: Batalkan Super Holding, Pangkas Anak BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Setelah memangkas habis deputi Kementerian BUMN dan hanya menyisakan 3 jabatan, Menteri BUMN Erick Thohir bikin gebrakan baru. Kini, dia membatalkan pembentukan Super Holding BUMN yang dulu pernah menjadi obsesi Rini Soemarno, mantan Menteri BUMN sebelumnya. Kala itu, Rini ingin mencontoh Temasek dari Singapura dan Khazanah milik Malaysia.

Selain menghapus rencana Super Holding BUMN, dalam rapat kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI kemarin, Erick juga bakal menghapus anak usaha yang tumpang tindih satu sama lain. Sebab, satu BUMN ternyata ada yang memiliki anak usaha hingga 60 perusahaan.

Berikut kumparan rangkum pernyataan Erick di DPR RI, Selasa (3/12):

1. Batalkan Obsesi Rini Soemarno Bikin Super Holding BUMN

Dalam rapat kerja perdana Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Erick menjelaskan bahwa Super Holding BUMN bakal diubah menjadi Subholding. Jadi, tak ada penyatuan holding, melainkan BUMN bakal dikelompokkan sesuai kegiatan unit usahanya.

"Jadi nanti saya rasa urusan Super Holding kita ubah konsepnya jadi Subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Sebagai contoh, kata Erick, kemungkinan tak akan menyatukan BUMN Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi satu holding. Empat BUMN pelabuhan itu justru bakal diubah sesuai dengan unit usaha.

Menteri BUMN, Erick Tohir saat melakukan sidak ke Pelindo III, Kamis (28/11). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Jadi, nantinya akan ada Pelindo khusus mengurusi peti kemas, Pelindo urus pelabuhan curah cair, dan kegiatan usaha lain yang berbeda. Selama ini, empat BUMN Pelindo berjalan seusia dengan regionalnya, tapi unit usaha di dalamnya memiliki kesamaan.

"Saya kemarin ke Teluk Benoa, pelabuhan di Bali itu sangat kontraproduktif. Saya didampingi Pak Koster (Gubernur Bali) dan Pak Doso Agung (Dirut Pelindo III), langsung kita putuskan relayout. Tidak mungkin yang namanya buat peti kemas, curah cair, berdampingan dengan yang ada ikannya di depan?" kata Erick.

Tak hanya Pelindo, Erick juga menyinggung soal bisnis Garuda Indonesia yang memiliki anak usaha di bidang manajemen handling di bandara yaitu PT Gapura Angkasa. Seharusnya, bisnis tersebut diurus oleh PT Angkasa Pura I dan II.

2. Pangkas Anak Usaha BUMN

Erick Thohir juga menyoroti banyaknya anak usaha BUMN dari cucu hingga cicit. Jika digabung, jumlah seluruhnya mencapai ratusan perusahaan.

Karena itu, dirinya bakal mengeluarkan sejumlah aturan untuk pembentukan anak usaha BUMN. Erick menekankan, pengajuan pembentukan anak usaha harus dilandasi alasan yang kuat.

"Saya tak akan menyetop mereka membuka anak perusahaan. Tapi kalau alasannya tidak jelas, baru saya stop. Karena saya tidak mau juga perusahaan BUMN yang masih sehat ke depanya tergerogoti oleh oknum yang sengaja menggerogoti perusahaan yang sehat itu," kata Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Menteri BUMN Erick Thohir hadiri rapat perdana di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/12). Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Salah satu BUMN yang memiliki anak usaha bejibun adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau KRAS. Perusahaan yang kini dipimpin oleh Silmy Karim ini memiliki 60 anak usaha, padahal utang perseroan hampir Rp 40 triliun.

"Karena itu, permen (peraturan menteri) ini harus dikeluarkan. Di situlah kita ada hak untuk mereview dari anak perusahaan ini," katanya.

Erick juga mengatakan tak segan-segan untuk menghapus anak usaha BUMN yang memiliki lini bisnis yang sama. Meski tidak menyebutkan nama spesifik BUMN mana yang kemungkinan bakal dihapus, Erick menyebut contohnya pada perusahaan minum BUMN yang jumlahnya mencapai 22 perusahaan.

3. Tegaskan Suntikan Dana ke BUMN Bukan untuk Gaji dan Operasional

Erick Thohir juga akan meninjau ulang 7 perusahaan negara yang masih merugi meski sudah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) triliunan rupiah.

Dia menegaskan bahwa dana yang diberikan pemerintah kepada BUMN-BUMN tersebut bukan untuk digunakan membayar gaji dan biaya operasional lainnya. Seharusnya, PMN untuk proyek-proyek yang ditugaskan pemerintah.

"Nanti kita review ya. Tadi kan saya sampaikan kalau bisa PMN itu memang sebuah penugasan bukan PMN dipergunakan untuk sekadar cashflow, bayar gaji, dan lain-lain tapi karena ada tugas," kata Erick.

Erick Thohir konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Penugasan yang dimaksud pada BUMN yang mendapatkan PMN salah satunya PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur Tol Trans Sumatera. Tahun depan, Hutama Karya telah mendapatkan PNM Rp 3,5 triliun.

Tak hanya tahun depan, perusahaan yang bakal menjadi induk holding infrastruktur ini telah menikmati PMN sejak 2015, 2016, dan 2019.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ketujuh BUMN yang merugi meski sudah disuntik PMN adalah PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel.