Government Drilling Panas Bumi Diapresiasi

3 Juni 2021 14:09 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi panas bumi. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi panas bumi. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan kemajuan pelaksanaan infrastruktur tahun anggaran 2021, salah satunya program eksplorasi panas bumi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM (government drilling).
ADVERTISEMENT
"Untuk infrastruktur panas bumi, dua titik pengeboran sudah dalam progress. Program ini dilakukan untuk pengeboran slim hole, untuk mendeteksi sumber-sumber panas yang ada di dalam bumi," ujar Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (2/6).
Menurut Arifin, kegiatan eksplorasi panas bumi merupakan kegiatan berisiko tinggi. Sebagian besar kerugian proyek panas bumi disebabkan gagalnya eksplorasi. Hal tersebut menyebabkan harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) cukup mahal.
"Mahalnya biaya eksplorasi ini semua dimasukkan dalam komponen cost. Sehingga yang terjadi adalah, biaya listrik per kWh dari panas bumi itu jauh di atas rata-rata harga listrik. Ini tentu saja sangat memberatkan APBN," lanjutnya.
Maka dari itu, Kementerian ESDM berinisiatif untuk 'mengambil' risiko eksplorasi panas bumi, sehingga biaya eksplorasi hanya dikeluarkan satu kali, tidak terbawa hingga 30 tahun, seperti eksplorasi yang telah dilakukan selama ini.
ADVERTISEMENT
"Nah sekarang ini kita memiliki satu inisiatif di mana risiko eksplorasi ini bisa diambil oleh pemerintah. Sehingga cost-nya itu bisa dikeluarkan one shot, sehingga tidak ter-carry sampai 30 tahun. Selama ini kan ter-carry sampai 30 tahun, dan ini menyebabkan biaya subsidi kompensasi makin tinggi," jelas Arifin.
Arifin pun menegaskan, dengan program ini investor akan memiliki data yang lebih akurat terkait panas bumi di suatu daerah. Hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan eksplorasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif hadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (27/1). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Dengan dilakukannya preliminary slim hole drilling, itu diketahui betul. Dengan biaya yang tidak terlalu besar, karena melakukan pengeborannya dengan alat bor yang kecil-kecil itu, diketahui sumber panas yang ada di dalam perut bumi itu. Sehingga kemudian nanti investor yang masuk itu lebih mengetahui data kepastiannya untuk mengurangi risiko kegagalan," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VII DPR Moreno Soeprapto mengapresiasi program eksplorasi panas bumi yang dilakukan Kementerian ESDM. Menurut dia, program ini adalah suatu terobosan yang menarik untuk investasi dan bisnis.
"Pak menteri ini bagus sekali. Ini suatu terobosan yang bagus yang juga sangat menarik, apalagi diklaim untuk investasi dan bisnis. Karena dengan terobosan baru ini, yang lalu-lalu itu mungkin dari pengembang nggak masuk secara hitungan FS (feasibility study)," ujarnya.
Di samping itu, ia juga meminta perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan PLN agar program ini berjalan dengan baik.
"Jadi Pak Menteri, ini sudah bagus, PLN harus mendukung. Jika tidak, jalan sendiri-sendiri percuma," ujarnya.