Harga BBM Tak Boleh Naik, Pertamina Perlu Bantuan untuk Proyek Kilang

Kilang minyak milik Pertamina di unit IV (Foto: REUTERS / Darren Whiteside)

Saat ini PT Pertamina (Persero) tengah menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi Kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang.

Seluruh proyek ini harus diselesaikan maksimal hingga 2025. Proyek-proyek kilang minyak dijalankan agar Pertamina bisa memproduksi BBM dengan kualitas di atas Euro 4 dan menekan ketergantungan pada impor.

Setiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih USD 5 miliar atau Rp 70 triliun (kurs Rp 14.000). Sedangkan masing-masing proyek GRR nilainya sekitar USD 12,5 miliar atau setara Rp 175 triliun. Artinya seluruh proyek tersebut memakan biaya USD 45 miliar atau Rp 630 triliun.

Pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan proyek-proyek kilang Pertamina membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah. Keuangan Pertamina saat ini sedang seret karena harga minyak naik sementara harga BBM tak boleh naik sampai 2019.

“Kalau diserahkan ke Pertamina murni kan ruangnya terbatas, apalagi enggak boleh naikin BBM. Makin tertekan keuangannya. Harus ada solusi dari pemerintah. Kalau enggak ada solusi, Pertamina relatif enggak bisa gerak sih,” ucapnya saat dihubungi kumparan, Kamis (24/4).

Karena itu, dia mengusulkan agar pembiayaan pembangunan kilang Pertamina dibantu pemerintah melalui APBN atau dari pinjaman.

“Pembiayaannya terserah dari mana, bisa APBN atau dari mana. Apakah pembangunan kilang itu sebagian dari APBN atau dari pinjaman negara yang diteruskan ke BUMN. Yang pinjaman negara tapi yang pakai BUMN, itu kan di Undang-Undang diatur. Jadi negara yang pinjam, BUMN bisa pakai,” ujarnya.

Komaidi melihat, secara bisnis pembangunan kilang minyak tidak akan begitu menguntung Pertamina. Sebab, kalau pun sudah bisa memproduksi BBM dengan kualitas bagus, harganya diatur pemerintah.

Tapi di sisi lain, pembangunan kilang juga diperlukan untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Kalau ditanya perlu atau tidaknya, relatif. Yang lebih perlu sebenarnya negara ya dalam konteks untuk ketahanan energi. Tapi kalau dalam konteks korporasi, kalau disuruh memilih ya pilihannya bukan kilang karena yang lebih menguntungkan itu di hulu yang harganya mengikuti pasar,” lanjutnya.