Harga Mobil Listrik Masih di Atas Rp 600 Juta, Pengusaha Otomotif Minta Insentif

3 Desember 2021 13:40 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi lakukan uji coba mobil listrik Mitsubishi Minicab MiEV di pameran otomotif GIIAS pada Rabu (17/11). Foto: dok. Muhammad Ikbal/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi lakukan uji coba mobil listrik Mitsubishi Minicab MiEV di pameran otomotif GIIAS pada Rabu (17/11). Foto: dok. Muhammad Ikbal/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah sedang memacu ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut masih menghadapi tantangan, salah satunya harga yang masih mahal.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Gaikindo Kukuh Kumara menilai, harga kendaraan listrik di Indonesia masih terbilang mahal. Kondisi ini membuat populasi kendaraan listrik masih rendah, yaitu sebanyak 565 unit. Sementara Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dan anggota Gaikindo sudah menyiapkan produk kendaraan ramah lingkungan tersebut.
"Umumnya mobil listrik yang baterai elektrik penuh relatif masih rendah populasinya, sampai saat ini masih 565 unit karena harganya masih sangat tinggi," kata Kukuh dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12).
Saat ini harga jual kendaraan listrik di Indonesia paling murah sekitar Rp 600 juta, terlalu jauh dari kemampuan daya beli kendaraan masyarakat di bawah Rp 250 juta. Kondisi harga yang tinggi ini cukup berat untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
ADVERTISEMENT
"Ini saya pikir cukup berat dan harganya cukup tinggi, jadi ada selisih harga sekitar Rp 300 jutaan antara harga mobil listrik dengan harga kendaraan yang diminati masyarakat kita. Ini cukup berat," ujarnya.
Toyota hadir di pameran kendaraan listrik IEMS 2021. Foto: Toyota
Menurut Kukuh, pemerintah negara lain telah memberikan insentif berupa subsidi agar harganya terjangkau, sehingga masyarakat tertarik menggunakan kendaraan listrik. Cara ini dilakukan China dengan memberi subsidi sebesar USD 15 ribu per unit.
"Di mana pun juga kendaraan listrik mendapat subsidi dari pemerintahnya, di Tiongkok kami dapat informasi dari kolega subsidinya sekitar USD 15 ribu per unit, begitu juga di Korea Selatan (ada subsidi)," ujarnya.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Zulkifli pun melihat masyarakat membutuhkan kebijakan yang lebih menarik untuk membeli mobil listrik dibandingkan membeli mobil berbahan bakar fosil, sehingga dapat dinikmati masyarakat lebih luas.
ADVERTISEMENT
"Kami kemukakan di sini bahwa terima kasih pemerintah telah menghapuskan PPnBM mobil listrik, tapi ada dua pajak yaitu PPn dan PPh yang dinikmati oleh mobil berbahan bakar fosil namun belum dinikmati mobil listrik. Kami yakin dan berharap kebijakan pemerintah untuk dapat melakukan penghapusan dari PPn dan PPh tersebut sesuai yang dinikmati mobil fosil," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, untuk meningkatkan nilai tambah nikel menjadi baterai yang akan digunakan kendaraan listrik dibutuhkan investasi besar dan sejumlah perusahaan pun telah menyatakan mintanya untuk membangun industri kendaraan listrik di Indonesia.
"Banyak pelaku otomotif mengembangkan investasi di kita, kalau kita lihat Hyundai kurang lebih Rp 20 triliun, ke depan Toyota juga akan berencana hingga 2032 Rp 28 triliun dan Honda sekitar Rp 74 triliun. Tadi LG sudah disebut sekitar Rp 104 triliun, jadi kalau lihat dari ekosistem memang sebenarnya cukup mendukung dengan investor-investor," tuturnya.
Hyundai Motor Indonesia menyerahkan 42 unit mobil listrik Hyundai Ioniq ke Kemenko Perekonomian untuk mendukung penyelenggaraan G20. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
Untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat, meski Indonesia memiliki 20 persen cadangan nikel di dunia dan saat ini sejumlah fasilitas seperti pengisian daya sudah disediakan PLN.
ADVERTISEMENT
Menurut Tauhid, pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih kuat untuk menetapkan insentif yang lebih menggiurkan, sehingga investor lebih tertarik membangun industri kendaraan listrik di Indonesia.
"Memang kita lihat dalam waktu dekat kita sebenarnya sudah punya dukungan investasi ini ada beberapa paket insentif, tapi memang terkait regulasi berkaitan insentif yang diberikan pemerintah PP masih dirasakan kurang," imbuhnya.