Harga Rumah Subsidi Naik, Target Penyaluran 220 Ribu Unit Bisa Tercapai?

Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Pemerintah telah menaikkan batas harga jual rumah subsidi untuk tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan PMK 60/PMK.010/2023, batasan harga jual maksimal rumah tapak menjadi Rp 162 juta sampai dengan Rp 234 juta untuk tahun 2023.

Harga ini adalah batas harga yang diberikan pembebasan PPN. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry Tri Saputra Zuna menjelaskan, di dalam RPJMN telah ditargetkan penyaluran rumah yang difasilitasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini sebanyak 220 ribu unit dengan alokasi dana Rp 25 triliun.

Dia mengatakan, 220 ribu tersebut didasarkan harga rumah per unit. Dengan adanya kenaikan harga rumah subsidi ini, menurutnya akan mempengaruhi target penyaluran rumah subsidi tahun ini. Namun dia optimis realisasi tahun ini bisa menyamai target yang sudah tertuang di dalam RPJMN.

"Sebelumnya dari hitung-hitungan dimungkinkan naik jadi 229 ribu unit. Ini sedang dihitung oleh BP Tapera, paling tidak, (penyaluran rumah subsidi) sama dengan yang RPJMN, 220 ribu itu karena tidak bisa dihindari harganya naik pembaginya lebih besar, jadi jumlahnya berkurang. Kalau bisa 220 ribu aja sudah bagus ya," kata dia saat media briefing di Kantor PUPR, Jumat (21/7).

Adapun hingga 7 Juli 2023, realisasi FLPP mencapai 47,15 persen yaitu sebanyak 103.749 unit.

Lebih lanjut Herry mengatakan, dalam upaya mengatasi kesenjangan hunian atau backlog di Indonesia, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dengan adanya kenaikan harga rumah subsidi, akan mengurangi jumlah unit rumah yang bisa pemerintah subsidi.

Data per 2021 menunjukkan bahwa backlog di Indonesia masih 12,7 juta, ditambah ada 740 keluarga baru yang butuh rumah tiap tahun. Sementara kemampuan pemerintah melalui program FLPP untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapat rumah subsidi saat ini hanya 220 ribu per tahun.

Apalagi Indonesia sudah menargetkan tahun 2045 backlog di Indonesia teratasi semua. Dari hitungan kasarnya, setidaknya dibutuhkan 1,5 juta unit rumah per tahun.

"Kalau bisa 1,5 juta berapa yang harus kita siapkan. Makannya yang dipikirkan teman-teman ini bagaimana penyediaan rumah tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Bagaimana kita dorong pihak swasta untuk bareng-bareng," pungkasnya.