Hindari Penyalahgunaan Wewenang, Bos Baru Garuda Buat Pakta Integritas

Pesawat Garuda Indonesia di landasan Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Foto: REUTERS / Darren Whiteside

Usai memiliki direksi dan komisaris baru, manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) merumuskan berbagai kebijakan. Salah satunya terkait membereskan masalah penyalahgunaan wewenang hingga isu pelecehan terhadap pramugari.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengaku, untuk menyelesaikan masalah tersebut, perusahaan dalam waktu dekat akan membuat perjanjian atau pakta integritas antara direksi dengan karyawan.

"Kita sudah sepakat tadi malam akan mulai pakta integritas yang sempat kita sebutkan penyalahgunaan wewenang atasan terhadap bawahan. Kita tidak akan masuk ranah pribadi, tapi kita membatasi atau melarang kalau terjadi penyalahgunaan atasan bawahan," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Meski begitu, Irfan belum bisa menyebutkan secara rinci apa saja poin dalam perjanjian mengikat tersebut. Akan tetapi, aturan ini dibuat dalam rangka memperbaiki citra perusahaan yang belakangan memburuk karena terpaan isu negatif.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra (kiri) dan Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Adapun isu yang merebak terkait pelecehan terhadap pramugari di BUMN ini ramai di media sosial. Salah satunya diposting oleh akun twitter @digeeembok.

Irfan menegaskan, jika benar ada pelecehan terhadap pramugari, manajemen tak akan memaafkan. Dia menarget, pakta integritas bisa terbit pada minggu depan lantaran masih harus mendefinisikan tentang pelecehan yang dimaksud apa saja.

"Mudah-mudahan awal minggu depan akan didetailkan item-item di sananya. Tapi yang saya mau tekankan dua hal, soal pelecehan ini we are commit," ujarnya.

Menurut dia, kehadiran Yenny Wahid sebagai satu-satunya perempuan dalam jabatan komisaris bisa menjadi pelindung atas tindakan kesewenang-wenangan hingga pelecehan terhadap pramugari.