Hotel Akan Dijadikan Isolasi OTG Corona, Masyarakat Masih Bisa Menginap?

Ilustrasi kamar hotel Foto: Shutter Stock

Pemerintah akan menyewa hotel bintang 2 dan 3 menjadi tempat isolasi mandiri orang tanpa gejala (OTG) corona. Nantinya, biaya tersebut akan ditanggung pemerintah pusat.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk Jakarta, Krishandi, menyambut baik rencana tersebut. Hal ini bisa memberikan angin segar bagi industri perhotelan yang tertekan selama pandemi.

"Kami sambut baik, karena sebagai jalan keluar untuk para OTG atau ODP bahkan, yang enggak bisa di Wisma Atlet, bisa di hotel. Di satu sisi di kami juga berdampak positif untuk keterisian hotel,” ujar Krishandi kepada kumparan, Senin (14/9).

Meski demikian, Krishandi mengakui ada sejumlah pengelola hotel di Jakarta yang mengkhawatirkan nasib hotel mereka di kemudian hari. Mereka beranggapan, masyarakat menjadi enggan untuk kembali menginap di hotel tersebut.

"Buntutnya pasti akan ada perasaan seperti itu, hotel itu bekas pasien OTG. Tapi kami mesti yakinkan kalau kami menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar serius, at the end akan tergantung dari masyarakat itu sendiri," jelasnya.

Ilustrasi resepsionis hotel memberikan kartu akses kamar pada tamu Foto: Shutter Stock

Menurut Krishandi, jika nantinya hotel akan dijadikan rujukan untuk isolasi mandiri bagi para OTG, masyarakat lainnya masih bisa menginap hotel tersebut. Ini dimungkinkan dengan membedakan lantai antara para OTG dengan tamu hotel lainnya.

"Dimungkinkan saja, beda lantainya. Misal yang OTG di lantai bawah, yang tamu lainnya di lantai atas, akan kami bedakan," kata dia.

Namun persamaannya adalah, baik para OTG maupun tamu lainnya dilarang makan di restoran. Layanan sarapan nantinya akan diantar langsung petugas hotel ke kamar masing-masing.

Dia menegaskan, petugas hotel juga akan menjalankan prosedur kesehatan sebelum dan setelah para OTG menginap. Kamar juga akan sering dilakukan penyemprotan disinfektan dan sterilisasi.

"Nanti kalau dari pemerintah sudah ada rujukan, prosedur yang lebih jelas, pasti akan kami taati. Karena kan ini ada cost tambahan juga, nanti seperti apa kami tunggu dari pemerintah bagaimana mengenai rate harga," katanya.