kumparan
26 Oktober 2018 18:07

Hutama Karya Terancam Batal Nikmati Pendapatan dari Jembatan Suramadu

Jembatan Suramadu (Foto: Farisshidqi/pixabay)
Sejak 2012, Jembatan Suramadu sepanjang 5,4 kilometer (km) dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Sesuai kontrak, saat ini semestinya Jembatan Suramadu tidak lagi dikelola Jasa Marga.
ADVERTISEMENT
Sebab sesuai perjanjian awal, Jasa Marga ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan Jembatan Suramadu hanya hingga 2017. Menengok jembatan berbayar itu dibangun oleh pemerintah.
Di awal tahun 2018, muncul rencana pengelolaan jembatan itu akan dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero). Tujuannya agar pendapatan dari Jembatan Suramadu tersebut dapat dipakai Hutama Karya untuk membangun Tol Trans Sumatera.
Adapun pemberian konsesi hak kelola tersebut merupakan bantuan pemerintah ke Hutama Karya yang ditugaskan membangun Tol Trans Sumatera. Sebab pembangunan Trans Sumatera berbiaya besar namun minim investor.
Saat ini, baru pengelolaan Tol Akses Tanjung Priok (ATP) saja yang diserahkan ke Hutama Karya untuk menambal pembiayaan Trans Sumatera. Sementara pemberian hak kelola Jembatan Suramadu belum dilakukan.
ADVERTISEMENT
Di saat rencana itu belum terealisasi, saat ini pemerintah berencana menggratiskan Jembatan Suramadu yang dimulai pada Sabtu (27/10). Padahal Hutama Karya membutuhkan biaya pembangunan Trans Sumatera yang cukup besar di 2019.
Saat disinggung mengenai rencana penggratisan Jembatan Suramadu, Head of Corporate Communications Hutama Karya, Alfa Haga, mengaku belum mengetahui hal itu. Dia pun enggan berkomentar banyak.
“Untuk itu (kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu) kami belum ada update apa-apa,” ujarnya kepada kumparan, Jumat (26/10).
Sejumlah kendaraan melintas di tol trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar III, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. (Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Untuk pembangunan Tol Trans Sumatera di 2019, Hutama Karya hingga saat ini masih mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10,5 triliun. Untuk menutup sisanya, Hutama Karya akan mencari sumber pendanaan lain.
“Iya (sisa kekurangan kebutuhan anggaran akan mencari pendanaan alternatif lain),” kata Alfa.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya diberitakan, Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani menyebut, kebutuhan anggaran pembangunan Tol Trans Sumatera di 2019 sekitar Rp 25-30 triliun. Dari angka itu, sebesar Rp 10,5 triliun ditutup oleh PMN.
Menurut dia, Tol Trans Sumatera kesulitan memperoleh investor karena Internal Rate of Return (IRR) atau pengembalian investasi terbilang rendah. Sebab volume lalu lintas di Sumatera saat ini tidak terlalu banyak.
“Hutama Karya diberi penugasan membangun 1.480 km Trans Sumatera, kami membutuhkan total ekuitas Rp 170 triliun. Tentu membutuhkan bantuan pendanaan,” paparnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan