Ibu Kota Baru Tertunda, Bangun Infrastruktur Berlanjut

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Keinginan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang mestinya terlaksana pada tahun 2024, harus pupus karena pandemi COVID-19.

Semula, Pemerintah menargetkan pembangunan tahap awal ibu kota baru dilakukan pada semester II 2020. Bahkan desain tahap awal telah didetailkan pada awal 2020 sebagai acuan konstruksi dasar seperti bendungan hingga jalan.

Namun, virus corona meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejak Maret 2020 hingga sekarang pemerintah sedang sibuk untuk mengatasi wabah ini. Anggaran negara kini difokuskan untuk penanganan COVID-19.

Adapun pemindahan ibu kota baru merupakan salah satu kebijakan yang disinggung dalam Kampanye Pilpres Jokowi-Ma’ruf Amin. Saat itu, Jokowi menjanjikan ibu kota baru yang bebas macet dan anti banjir. Tapi sayang, rencana ini dipastikan tak berjalan mulus karena ditunda.

"Kemudian mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi, sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," ujar Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (8/9).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Malam Apresiasi Media 2019. Foto: Dok. Bapennas

Meski pembangunan ibu kota baru ditunda, namun Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Bahkan anggaran Kementerian PUPR pada tahun depan ditambah menjadi Rp 149,8 triliun. Anggaran Kementerian PUPR akan menjadi yang terbesar dibanding kementerian/lembaga lain.

Penambahan anggaran itu dilakukan, sebab Pemerintah pada tahun ini menyunat anggaran Kementerian PUPR menjadi hanya Rp 75,6 triliun karena adanya pandemi COVID-19. Program yang tak terlaksana tahun ini akan dikejar pada tahun depan.

“Kementerian PUPR juaranya tahun depan, anggaran mencapai Rp 149,8 triliun. Program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan,” beber Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 akan difokuskan pada 6  program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meninjau tol layang Jakarta-Cikampek sebelum dioperasikan pada November 2019. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Keenam program itu yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan  masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional, dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur tetap diintensifkan, yakni untuk mempercepat ekspansi ekonomi melalui peningkatan stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB.

Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia berada di angka 35 persen. Dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.

Kemudian, tujuan lain pembangunan infrastruktur di era Jokowi-Ma’ruf Amin yaitu untuk memangkas biaya logistik dengan menyediakan akses, hingga membuka wilayah terisolir. Dengan demikian diharapkan terjadi pemerataan ekonomi.