Imbas Larangan Ekspor CPO, Negara Kehilangan Devisa Rp 32,2 Triliun

Dirjen Bea Cukai Askolani (tengah). Foto: Ditjen Bea Cukai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berdampak besar kepada penerimaan negara. Adapun kebijakan tersebut berlaku sejak 28 April 2022 dan sudah dicabut per hari ini, Senin (23/5).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani, menjelaskan estimasi devisa hasil ekspor yang hilang dari pembatasan ekspor CPO sementara tersebut mencapai USD 2,2 miliar atau setara dengan Rp 32,21 triliun (kurs Rp 14.672 per USD).

"Estimasi kita (larangan ekspor) akan mengurangi sekitar 1,6 juta ton dari CPO dan turunannya dalam satu bulan, dan devisa bisa berkurang sekitar USD 2,2 miliar," ungkap Askolani saat konferensi pers APBN KiTA, Senin (23/5).

Askolani juga menuturkan, larangan ekspor CPO dan turunannya juga berdampak kepada penurunan bea keluar sekitar Rp 900 miliar per bulan. Dia pun memastikan dampak ini tidak membesar karena kebijakan sudah dicabut mulai hari ini.

Adapun Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mengeluarkan Permendag 30 Tahun 2022 tentang perubahan kebijakan ekspor CPO dan turunannya. Askolani mengungkapkan pihaknya juga akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kemenkeu akan menetapkan PMK sehingga kebijakan baru daripada pengendalian ekspor CPO akan mulai berjalan dan akan diawasi baik untuk domestik maupun untuk ekspornya," tuturnya.

Kata Askolani, walaupun ada pengurangan devisa dan bea keluar dari larangan ekspor CPO dan turunannya, dia memprediksi bea keluar untuk kelapa sawit masih akan berkembang hingga 3 persen dari tahun lalu.

"Alhamdulillah dengan tanggal 23 ini kembali normal, estimasi kami total bea keluar sawit tetap akan tumbuh 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun volume bea keluar yang diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibandingkan di tahun 2021," tandasnya.