INDEF: Duit Rp 1 Juta untuk Pelatihan Kartu Prakerja Tak Efektif

21 April 2020 10:21 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Para buruh korban PHK membuat masker untuk penanganan virus corona, di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing, Jakarta. Foto: Dok. Biro Humas Kemnaker
zoom-in-whitePerbesar
Para buruh korban PHK membuat masker untuk penanganan virus corona, di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing, Jakarta. Foto: Dok. Biro Humas Kemnaker
ADVERTISEMENT
Pelaksanaan Kartu Prakerja dianggap belum bisa maksimal di tengah serangan virus corona. Padahal, program yang juga menjadi janji Presiden Jokowi saat kampanye itu diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya dalam mencari pekerjaan.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad tidak mempermasalahkan adanya Kartu Prakerja. Namun, ia menyayangkan proses pelatihan yang dipilih pemerintah dalam situasi saat ini.
“Sayangnya hanya pelatihan saja yang nilainya Rp 1 juta, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bantuan yang sifatnya tunai untuk kebutuhan pokok, karena kalau pelatihan dengan situasi sekarang menjadi tak efektif,” kata Tauhid saat dihubungi kumparan, Selasa (21/4).
Tauhid mengakui sebuah pelatihan kerja memang penting. Hanya saja, pelatihan harus diikuti dengan adanya lowongan kerja yang tersedia. Ia mengatakan kondisi saat ini tidak banyak perusahaan yang membuka kesempatan bekerja untuk karyawan baru.
“Nah sekarang kan tidak ada sektor usaha atau kebutuhan pembukaan lapangan kerja baru kan terbatas bahkan cenderung turun drastis. Jadi akan sangat sulit. Jadi ada dua hal. Ada satu, kualitas pelatihannya. Kedua pasar kerjanya harus terbuka juga,” ujar Tauhid.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, Tauhid menyarankan sebelum mendorong masyarakat bergabung menjadi peserta Kartu Prakerja, pemerintah harus memaksimalkan dana yang ada di BPJamsostek untuk para karyawan. Perusahaan juga harus memberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku.
“Sebelum itu dilakukan perusahaan harus memberikan kewajibannya dulu pesangon dan sebagainya. Apalagi pemerintah juga punya jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu dimaksimalkan dulu karena duitnya ada, perusahaan juga punya kewajiban itu,” ungkap Tauhid.
“Kalau dari situ tidak dapat ya mau tidak mau menggunakan Kartu Prakerja meskipun sifatnya hanya sementara 3-4 bulan ya itu paling tidak kebutuhan pokok makanan masih cukup Rp 500-600 ribu per bulan masih cukup untuk kebutuhan makanan meski nonmakanan tak tercover,” tambahnya.