Indonesia Hadiri Pertemuan Tingkat Menteri IPEF di Los Angeles

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama delegasi IPEF Minister Meeting. Foto: Kemenko Perekonomian

Langkah serius pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam Indo Pacific Economic Framework (IPEF/Kerangka Kerja Ekonomi Indo Pasifik) diperlihatkan dengan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri IPEF (IPEF Ministerial Meeting) di Los Angeles, Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia memastikan berpartisipasi dalam semua pilar: pilar I sampai IV.

Pertemuan Tingkat Menteri IPEF akan digelar di Hotel JW Marriott LA Live, Los Angeles, Kamis-Jumat, 8-9 September 2022. Sebelumnya, sejak Selasa (6/9) hingga Rabu (7/9) telah digelar Senior Official Meeting (SOM) di hotel yang sama.

SOM dihadiri para pejabat senior dari 14 negara yang berpartisipasi dalam IPEF. Deputi VII Kemenko Perekonomian yang membidangi kerja sama Internasional Edi Prio Pambudi yang memimpin delegasi Indonesia dalam SOM.

Dalam pertemuan Tingkat Menteri, delegasi Indonesia akan dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Dubes RI untuk AS Rosan P Roslani, dan pejabat eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perindustrian. Menko Airlangga dan Menteri Agus Gumiwang telah tiba di Los Angeles, Rabu (7/9).

Pertemuan Tingkat Menteri IPEF ini sangat penting, bertujuan untuk membahas dan mengesahkan Ministerial Statement di semua Pilar IPEF, yang akan menjadi basis dokumen untuk proses selanjutnya IPEF ke depan.

Terdapat 4 Pilar pembahasan dalam IPEF, yaitu Pilar I: Perdagangan (Fair & Resilience), Pilar II: Rantai Pasok/Supply Chain (Resilience), Pilar III: Energi Bersih, Dekarbonisasi & Infrastruktur (Infrastructure, clean energy, and decarbonization), Pilar IV: Pajak dan Antikorupsi. Pilar I akan dipimpin oleh U.S. Trade Representative (USTR), sedangkan II - IV dipimpin oleh US Department of Commerce (DOC).

Suasana Seniof Official Meeting (SOM) IPEF. Foto: Arifin Asydhad/kumparan

Menko Airlangga menegaskan, Indonesia akan mengikuti semua pilar (Pilar I - IV) yang akan dimanfaatkan untuk mengambil manfaat dan keuntungan dalam mendorong peningkatan perdagangan antar negara yang berpartisipasi dalam IPEF.

Selain itu, kata Airlangga, Indonesia juga butuh dukungan sebagai presidensi G20. “Tahun 2023, Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN,” kata Airlangga.

IPEF merupakan inisiatif Amerika serikat yag secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joe Biden pada 23 Mei 2022 di Tokyo. Ada 14 negara yang berpartisipasi dalam IPEF, yaitu AS, Australia, Korea Selatan, India, Fiji, Jepang, Selandia Baru, dan 7 negara ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Indonesia telah mengkonfirmasi partisipasinya melalui Dota Diplomatik KBRI Washington, DC nomor 0366/BK/05/2022/EKON tertanggal 17 Mei 2022.

Sebelumnya, pada 13 Mei 2022, dalam KTT ASEAN-AS yang digelar Kementerian Luar Negeri AS di Washington, DC, Presiden Jokowi menyambut baik AS dalam menginisiasi IPEF.

“Tentu kerja sama di bawah IPEF harus inklusif. Saya harapkan sinergi antara IPEF dengan pelaksanaan prioritas kerja sama di AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)," ucap Jokowi. Kepala Negara juga berharap tahun 2023, saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN, AS bisa mendukung dan berpartisipasi dalam agenda Indo-Pacific Infrastructure Forum.

Suasana Seniof Official Meeting (SOM) IPEF. Foto: Arifin Asydhad/kumparan

Mengapa Kerangka Kerja Ekonomi Indo Pasifik penting?

Menurut Presiden Joe Biden saat meluncurkan IPEF, perekonomian pada abad 21 sebagian besar akan berjalan di kawasan Indo-pasifik. Adapun total GDP dari seluruh anggota IPF yaitu 40 persen dari GDP dunia, 60 persen penduduk dunia berada di kawasan ini, dan kawasan ini diprediksi menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi global untuk 3 dekade ke depan.

Rencananya, setelah Pertemuan Tingkat Menteri menyetujui kerangka acuan IPEF ini, maka IPEF akan dideklarasikan oleh Amerika Serikat pada 2023. Pada saat itu, AS juga akan menjadi tuan rumah KTT APEC. IPEF akan ditetapkan AS dalam executive order, tidak melibatkan kongres AS.

Posisi Indonesia dalam IPEF

Partisipasi Indonesia dalam IPEF, menurut Airlangga, cukup strategis. Menurut dia, IPEF akan mempengaruhi pihak swasta antar negara yang berpartisipasi dalam IPEF untuk meningkatkan hubungan ekonomi. “Yang kami harapkan nanti kerja sama ekonomi Indonesia dengan Amerika akan meningkat,” kata Airlangga.

Kerja sama ekonomi itu bisa dalam bentuk perdagangan dan juga penanaman investasi. Saat ini, penanaman investasi AS di Indonesia relatif lebih kecil dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

Nilai investasi AS di Indonesia pada tahun 2021 mencapai USD 2,5 miliar. Sementara investasi AS di Singapura mencapai USD 300 miliar di tahun yang sama. Perbandingannya bagaikan langit dan bumi. Dengan adanya IPEF, maka investasi AS akan terbagi lebih merata kepada negara-negara di kawasan Indo Pasifik yang berpartisipasi dalam IPEF.

Suasana di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola PT Pelindo II, saat crane membongkar muat peti kemas dari kapal-kapal kargo. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Saat ditanya bagaimana respons China atas keikutsertaan Indonesia dalam IPEF, Airlangga mengatakan, China memberikan respek. “China respek dengan apa yang Indonesia lakukan,” kata Airlangga.

Adapun China tidak diundang untuk berpartisipasi dalam IPEF. Begitu juga 3 negara ASEAN yang selama ini berafiliasi kepada China, seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Namun, Indonesia juga memiliki kerja sama ekonomi ASEAN dengan China, Jepang, Korea Selatan Australia, dan Selandia Baru, dalam forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Bahkan, RCEP akan lebih berperan penting, karena ada perjanjian perdagangan bebas. Sementara dalam soal perdagangan, IPEF tidak akan masuk dalam pembahasan akses pasar.

Menurut Edi Prio Pambudi, keikutsertaan Indonesia dalam IPEF lebih pada untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan antarnegara. Sebab, Indonesia merupakan negara yang menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

Karena itu, kata Edi, dengan partisipasi di IPEF, Indonesia akan bisa menyeimbangkan kerja sama ekonomi yang tidak hanya didominasi oleh negara tertentu. “Jadi kerangka kerja ini bisa mengurangi interdependensi terhadap sebuah kekuatan,” kata dia.