Indonesia Resesi, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

7 November 2020 14:29 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Aktivitas pasar ikan tradisional Peunayong ditengah pandemi COVID-19, di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (3/10). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Aktivitas pasar ikan tradisional Peunayong ditengah pandemi COVID-19, di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (3/10). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia kembali terkontraksi menjadi 3,49 persen. Dengan demikian, Indonesia resmi mengalami resesi setelah kuartal sebelumnya juga minus 5,32 persen. Masih dalamnya kontraksi pertumbuhan ekonomi disebut-sebut karena penyaluran stimulus bantuan alias dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak maksimal.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara menyarankan agar pemerintah merombak sistem penyaluran dana PEN agar lebih tepat sasaran dan bisa mendongrak pergerakan ekonomi.
“Apa yang harus dilakukan pemerintah saat resesi? Rombak total seluruh program PEN yang pencairannya macet dan konsepnya bermasalah. Sebagai contoh kartu prakerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan,” ujar Bhima kepada kumparan, Sabtu (7/11).
Menurut Bhima, program kartu prakerja outputnya tidak jelas, rawan penyimpangan serta pemborosan stimulus. Pun demikian, program tersebut tetap dilanjutkan meskipun target sasarannya tidak fokus. Menurutnya training secara online belum dibutuhkan masyarakat. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung.
Masalah lain dari PEN menurut Bhima adalah program subsidi bunga yang serapannya relatif rendah. Sebab pemerintah terlalu mengandalkan jasa keuangan konvensional atau perbankan dalam penyelamatan UMKM. “Bukan andalkan koperasi atau pelaku keuangan mikro yang lebih memahami karakteristik debitur UMKM,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Bhima menyarakan agar anggaran kesehatan tahun 2021 sebaiknya dinaikkan. Sebab yang terjadi kini justru anggaran tersebut dikurangi hingga minus 71 persen.
“Indonesia perlu mempersiapkan diri hadapi gelombang kedua COVID-19 dan biaya besar untuk distribusi vaksin,” ujarnya.
Bansos untuk perempuan buruh angkut pasir. Foto: Kemensos
Selain itu anggaran perlindungan sosial menurutnya juga masih perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Sebab Bhima menilai anggaran yang ada saat ini masih relatif kecil karena secara total, anggaran jaminan sosial berada di bawah 3 persen dari PDB.
“Bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi. Jangan mengulang kesalahan kartu pra kerja dengan mekanisme yang berbelit-belit, dan timpang secara akses digital,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Bhima juga berharap pemerintah bisa mempercepat program UMKM go digital. Hal ini demi mengantisipasi agar jangan sampai momentum naiknya belanja online ini justru dibanjiri barang-barang impor. Mengingat saat ini porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13 persen.
Selain itu, Bhima juga mengatakan bahwa pemerintah perlu merombak tim ekonomi termasuk menteri yang kinerjanya tidak kompeten.
Reshuflle tim ekonomi mendesak untuk dilakukan segera, kontraksi ekonomi terjadi karena respons menteri yang kurang cepat dan inkompeten. Reshuffle dibutuhkan sebagai penyegaran juga. Ganti dengan sosok profesional dan memiliki senses of crisis untuk percepat eksekusi stimulus PEN baik dalam waktu 2 bulan terakhir maupun tahun 2021,” ujarnya.
Senada, Ekonom Bank BCA David Sumual juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki penyaluran dana PEN. Menurutnya salah satu cara untuk bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat adalah dengan optimalisasi penyaluran dana PEN itu.
ADVERTISEMENT
“Salah satunya untuk menutup out put gap ini, jalan satu-satunya memang dari PEN. Optimalisasi PEN. Itu aja,” ujarnya.
Menurutnya, penyaluran yang paling efektif adalah melalui bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat. Selain itu, bantuan subsidi gaji menurutnya juga bisa ditingkatkan kembali. Namun di sisi lain, David juga memperingatkan soal adanya silang sengkarut data penerima bansos.
“Asal datanya benar, karena persoalannya di data juga. Paling gampang sih suntikan cash langsung ke masyarakat. Mungkin bisa dinaikkan juga tunjangan pekerja yang menganggur. Kalau itu sih mau (penyaluran dana PEN) cepet, ya,” tutupnya.