Industri Plastik Khawatir Bungkus Makanan Program Makan Gratis dari Impor
8 Juli 2024 17:32 WIB
·
waktu baca 2 menit![Ilustrasi buah di supermarket yang terbungkus plastik cling wrap. Foto: Arctic ice/Shutterstock](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/838c6a3cd5d120090c79947e14961ba07deabc4cb050e0629c9b43382f13950c.jpg)
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono khawatir program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran bisa menjadi corong impor produk-produk plastik masuk Indonesia. Produk impor plastik tersebut bisa digunakan sebagai packaging atau pembungkus makanan.
ADVERTISEMENT
"Yang penting jangan pakai produk impor saja. Kita khawatir pakai produk impor karena packaging paling gampang masuk. Secara nilai cukup tinggi dan kebutuhannya cukup tinggi," kata Fajar saat diskusi di Kantor Kemenperin, Senin (8/7).
Meski khawatir, dirinya optimistis bila pengadaannya dilakukan dalam negeri bisa meningkatkan utilisasi produk plastik nasional. Dibanding negara ASEAN lainnya, Indonesia termasuk yang utilisasi produk plastiknya paling kecil.
Kebutuhan plastik secara nasional masih berkisar di 28,6 kg per kapita per tahun sementara konsumsinya hanya 8,1 kg per kapita per tahun. Fajar mengatakan bila program makan bergizi gratis bisa dilakukan tersentralisasi maka bisa menaikkan utilisasi produk plastik dalam negeri.
Dia mengatakan bungkus makanan program makan siang gratis sudah pasti berupa plastik seperti primer packaging yaitu langsung berhubungan dengan makanan. Sekunder packaging untuk bungkus makanan yang sudah dibungkus, dan tersier packaging yang digunakan untuk hantaran makanan.
ADVERTISEMENT
"Tapi itu tergantung daerah maisng-masing. Tapi kami siap juga karena pasti pasar tradisional akan hidup. Pasar tradisional sekarang packaging-nya abang-abang jual sayur tahu tempe yang Rp 5 sampai 10 ribu bungkusnya plastik semua. Jadi tidak ada masalah kalau makan gratis entah tersentralisasi atau tiap daerah," ujarnya.