Bisnis
·
22 Juli 2021 18:21
·
waktu baca 2 menit

Industri Tembakau Tolak Rencana Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Industri Tembakau Tolak Rencana Simplifikasi Tarif Cukai Rokok (117513)
searchPerbesar
Pegawai pabrik rokok melakukan produksi manual. Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
Pelaku industri tembakau menolak rencana penyederhanaan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok. Simplifikasi tarif ini dinilai dapat menimbulkan tekanan pada industri rokok dan turunannya secara nasional.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan dampak kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok. Menurutnya, simplifikasi cukai rokok juga mengancam angka pengangguran baik di sektor hulu dan hilir.
"GAPPRI yang merupakan konfederasi IHT jenis produk khas tembakau Indonesia, yaitu kretek, beranggotakan pabrikan golongan I, golongan II, dan golongan III (besar, menengah, dan kecil) dengan tegas menolak simplifikasi cukai,” tegas Henry dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7).
Dia melanjutkan, pihaknya khawatir dengan masa depan industri hasil tembakau (IHT) nasional, yang saat ini menguasai market share dalam negeri sebesar 70 persen. Banyaknya peraturan (fully regulated) yang mengatur IHT nasional, juga menjadi kekhawatiran bagi para pelaku usaha industri kretek nasional.
ADVERTISEMENT
Menurut Henry, penyederhanaan struktur tarif cukai, baik dengan menggabungkan golongan pabrik maupun jenis produk, akan berdampak buruk bagi kelangsungan pabrik kecil dan menengah dalam jangka pendek dan juga pabrik besar dalam jangka panjang.
"Penggabungan dapat berdampak akan gulung tikar pabrikan kelas kecil dan menengah karena harga produk tidak terjangkau oleh segmen pasarnya dan konsumennya akan pindah ke rokok illegal yang lebih murah," jelasnya.
Ia juga menegaskan, banyak pabrik kecil akan dikorbankan, sementara pabrik besar tertentu yang mengusulkan akan diuntungkan dengan adanya simplifikasi struktur tarif cukai sehingga akan terciptanya oligopoli dan selanjutnya monopoli.
Menurut dia, upaya pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan melalui kenaikan tarif cukai ke depan sebaiknya mempertimbangkan indikator ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta kondisi daya saing.
ADVERTISEMENT
Dalam catatan GAPPRI, pemerintah setiap tahun membuat kebijakan cukai yang terlalu eksesif. Hal ini berdampak pada tutupnya pabrik, selain juga memicu tumbuhnya produk illegal di pasar rokok kelas kecil dan menengah.
"Struktur tarif cukai hasil tembakau yang terdiri dari 10 layer adalah paling ideal, berkeadilan dan bijak bagi jenis produk serta golongan pabrik I, II dan III (besar, menengah, dan kecil) yang banyaknya 700-an unit pabrik aktif dengan ukuran/skala dan pasar yang bervariasi," tambahnya.