Inklusi Keuangan Tembus 75 Persen, Lalu Apa Siasat Jokowi?

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Senayan. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pemerintah mengaku terus mendorong peningkatan inklusi keuangan. Sesuai PP No 82 Tahun 2016 maka akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau mesti diupayakan.

Hingga saat ini, tingkat inklusi keuangan di masyarakat Indonesia telah menembus angka 75 persen. Lantas, apa langkah selanjutnya pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu?

Presiden Joko Widodo menyebut, saat ini pemerintah masih berupaya untuk mengoptimalkan ruang dalam mendorong masyarakat ke akses keuangan yang dimiliki pemerintah. Pasalnya, meski inklusi keuangan telah 75 persen, namun literasi keuangan masih 35 persen.

"Harus kita percepat baik menabung dan akses kredit," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).

Pemberian penghargaan di acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Senayan. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Lebih lanjut, ia menjelaskan, upaya mendorong budaya menabung ke perbankan akan digenjot di seluruh segmen masyarakat. Utamanya di level usia dini dan remaja melalui dinas pendidikan dan kebudayaan.

Sementara untuk kredit, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun akan memperluas manfaat dari Bank Wakaf Mikro (BWM) yang hingga kini telah menggandeng 55 pesantren di seluruh Indonesia.

"Insyaallah akan tambah-tambah terus. Sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha dan agar cluster dipayungi kayak di-holdingkan dan punya korporasi usaha mikro dan bisa akses ke marketplace baik nasional dan global," sambung Jokowi.

Senada, Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkap pihaknya kini bahkan mewajibkan murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk membuka rekening online.

“Kami sekarang mewajibkan anak SMP mesti buka tabungan elektronik. Kerja sama dengan Pemda, Dinas dan LJK (Lembaga Jasa Keuangan),” ujar Wimboh.

Di sisi lain, OJK saat ini juga terus mendorong adanya akses pembiayaan bagi UMKM yang lebih masif. Utamanya, dengan menggandeng seluruh elemen pemerintah pusat hingga daerah.

“Akses pembiayaan beberapa program mengenai ultra mikro inisiasi Kemenkeu, dan Mekaar inisiasi BUMN,” ujarnya.