kumparan
16 Februari 2020 14:13

Inovasi OJK: Dorong Crowdfunding hingga E-voting di RUPS

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di pasar modal. Salah satunya mendorong pembiayaan berbasis crowdfunding atau urun dana.
ADVERTISEMENT
Pembiayaan tersebut telah dilakukan startup keuangan seperti Amartha hingga Investree. Crowdfunding merupakan praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha.
"Ini inisiatif kita pendalaman pasar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen dalam FGD Pasar Modal OJK untuk Redaktur Media Massa di The Alana Sentul, Bogor, Sabtu (15/2).
Pembiayaan crowdfunding umumnya diberikan kepada pelaku UMKM seperti barbershop, gerai soto ayam hingga kebab. Dalam konsep peer to peer lending ini, OJK membatasi transaksi hingga Rp 10 miliar per nasabah per tahunnya. Pembiayaan ini menyasar ke project-project yang dikembangkan para pelaku UMKM.
Selain akan mendorong pembiayaan crowdfunding, OJK dan BEI pada tahun ini akan mengusulkan adanya konsep e-voting dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurutnya, banyak investor ritel tak bisa mengambil keputusan atau voting dalam  RUPS. Padahal di sana mereka bisa melihat dan mendengar soal kinerja hingga rencana aksi korporasi ke depan. Mereka tak bisa mengambil keputusan karena tak hadir ke RUPS.
PTR-FGD Pasar Modal OJK
Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Foto: Feby Dwi Sutianto/kumparan
Hoesen mengakui saat ini hanya sedikit investor ritel yang sadar dan terwakili saat RUPS.
ADVERTISEMENT
"Tingkat partisipasi publik di RUPS rendah. RUPS pertama enggak kuorum. Terus enggak kuorum lagi (hingga akhirnya dilanjutkan). Penting untuk perlindungan mereka. Maka kita menghadirkan RUPS atau voting difasilitasi teknologi," ujarnya.
Ide e-voting tentunya akan mengakomodir jumlah investor yang semakin bertambah setiap tahunnya. Kemudian makin bertambahnya investor di daerah dan investor Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri (diaspora). Apalagi ada 1 emiten yang memiliki investor saham hingga puluhan ribu orang. 
"Investor 2,7 juta untuk saham dan reksa dana. (Ada) emiten yang punya 30.000 pemegang saham. Apalagi nanti 100.000 pemegang saham. GBK saja enggak cukup nampung mereka semua," terangnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan