Insentif Rp 405 T Bisa Gagal Bangkitkan Ekonomi RI Jika Penanganan Corona Buruk

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait antisipasi mudik Lebaran melalui telekonferensi bersama jajaran terkait dari Istana Kepresidenan Bogor. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan insentif yang mencapai Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak virus corona yang masih berlangsung di Indonesia. Langkah itu disambut positif oleh Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah.

Piter merasa sudah tepat stimulus Rp 405 triliun ditujukan untuk beberapa hal mulai dari peningkatan layanan kesehatan sampai membantu dunia usaha agar bisa cepat recovery.

“Saya kira kebijakan ini sudah tepat dari aspek ekonomi,” kata Piter saat dihubungi, Kamis (2/4).

Namun, Piter merasa uang sebanyak itu bisa sia-sia apabila virus corona tidak kunjung berkurang di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah segera menerapkan solusi yang tepat untuk mengalahkan virus tersebut.

“Yang perlu dikritisi bahwa perekonomian tidak akan bergairah selama wabah masih terjangkit. Recovery ekonomi baru bisa berjalan setelah wabah berlalu. Oleh karena itu stimulus ekonomi tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah yang benar-benar diyakini bisa mengatasi wabah corona,” ungkap Piter.

Piter Abdullah. Foto: Facebook/ @Piter Abdullah

Piter tidak mempermasalahkan langkah pemerintah yang memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, harus ada ketegasan agar dipatuhi oleh masyarakat.

“PSBB nya oke-oke saja tapi bagaimana pemerintah menegakkan kedisiplinan, kepatuhan masyarakat. Itu yang sangat kurang. Pemerintah kurang tegas,” tutur Piter.

Sebagai informasi, Jokowi memang memberikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan virus corona mencapai Rp 405,1 triliun. Jumlah itu digunakan Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, ada juga Rp 110 triliun untuk social safety net, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.

Ada juga Rp 150 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Hal itu termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha untuk menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.