Ironi BPJS Kesehatan: Selamatkan Uang Negara Rp 10,5 T, Utang ke Farmasi Rp 3 T

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

BPJS Kesehatan mengklaim berhasil melakukan efisiensi pembiayaan sebesar Rp 10,5 triliun di tahun 2019. Salah satu yang dilakukan terkait tata kelola lembaga.

Namun, keadaan tersebut seakan bertentangan dengan kenyataan kalau BPJS Kesehatan juga mempunyai utang ke industri farmasi yang terpukul karena corona. Hal itu diketahui setelah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin bersuara.

Berikut ini selengkapnya mengenai ironi yang dialami BPJS Kesehatan:

BPJS Kesehatan Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 10,5 Triliun

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan secara khusus pihaknya melakukan upaya pencegahan terjadi kecurangan-kecurangan. Ia mengklaim bisa melakukan efisiensi pembiayaan sampai Rp 10,5 triliun di tahun 2019.

"Jadi kalau bicara menyelamatkan uang negara, BPJS tahun 2019 itu Rp 10,5 triliun," ujar Fachmi, Kamis (18/6).

Dia merinci, efisiensi biaya paling besar berasal dari pencegahan klaim BPJS Kesehatan tidak sesuai ketentuan. Dana yang berhasil diselamatkan di lapis pertama ini mencapai Rp 8,8 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Adapun sumber penghematan kedua, kata Fachmi, yakni efisiensi hasil verifikasi. "Mana yang tidak sesuai itu langsung mental, itu menghemat hampir Rp 1,3 triliun tahun 2019," ujarnya.

Sedangkan yang terakhir, yakni tata kelola dengan melakukan kembali evaluasi pasca verifikasi. Di mana upaya itu menghemat anggaran Rp 422 miliar.

BPJS Kesehatan Punya Utang Rp 3 Triliun ke Industri Farmasi

Wakil Ketua Umum Bidang CSR dan Persaingan Usaha Kadin, Suryani S Motik, persoalan keuangan dialami industri farmasi baik ritel maupun penyuplai obat.

Menurut dia, di tengah kondisi tersebut, BPJS Kesehatan juga masih memiliki utang ke pengusaha farmasi yang jumlahnya mencapai Rp 3 triliun.

"BPJS (Kesehatan) punya utang ke Asosiasi Farmasi Rp 3 triliun. RS juga bermasalah. Jadi farmasi ritel dan suplai ke RS itu bayarnya belakangan," kata Suryani S Motik, Kamis (18/6).

Akibat kondisi tersebut, opsi merumahkan karyawan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tak bisa dihindari oleh para pengusaha farmasi.

Dia mengatakan, masalah di industri kesehatan sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Rumah Sakit juga bermasalah karena banyak warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.