Jadi Andalan Ekspor hingga Ekonomi RI, Ini Tantangan Komoditas di 2023

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

Komoditas Indonesia seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, tembaga, karet, kakao, hingga tembakau, menjadi andalan ekspor dan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi domestik di tahun ini. Meski demikian, adanya ancaman resesi global menjadi salah satu tantangan bagi komoditas Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, keuntungan (windfall profit) yang didapat Indonesia dari tinggi harga komoditas tahun ini dikhawatirkan tidak akan terjadi kembali di 2023. Bahkan hingga Oktober 2022, APBN sudah mengalami defisit Rp 169,5 triliun atau 0,91 persen dari PDB, padahal di bulan sebelumnya masih mengalami surplus.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menuturkan, defisit APBN kemungkinan berlanjut. Meskipun angkanya jauh di bawah 4,5 persen PDB.

"Perkiraan sampai akhir tahun defisit kita akan terus bertambah, tapi akan jauh di bawah 4,5 persen dari Perpres 98/2022. Mungkin empat bulan ke depan kita akan lebih akurat defisit tersebut," ujar Isa saat konferensi pers APBN, Kamis (24/11).

Selain defisit APBN, neraca perdagangan tahun depan juga diprediksi tak akan sekuat tahun ini. Hingga Oktober 2022, neraca dagang RI surplus USD 5,67 miliar, naik dari bulan sebelumnya USD 4,99 miliar. Surplus ini merupakan yang ke-30 kalinya terjadi secara berturut-turut.

Truk peti kemas melintas di kawasan IPC Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pancasila sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Kris Wijoyo Soepandji mengatakan, jangan sampai komoditas andalan Indonesia terusik oleh intervensi asing. Dalam Survei Nasional: Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila, 90 persen dari 1.000 responden yang disurvei menyatakan menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional.

“Dari survei ditemukan bahwa 62 persen responden menganggap bahwa pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40 persen sisanya mulai goyah. Namun, 90 persen responden menolak adanya intervensi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia,” jelasnya.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Indonesia tak bisa diintervensi oleh negara-negara lain.

“Jadi kita harus tahu bargaining position kita, dan itu penting untuk bernegosiasi dengan siapa pun. Saya bicara di forum B20 pada G20 kemarin, jangan pernah ada satu negara pun yang mendikte Indonesia. No country can dictate Indonesia. We know what we are going to do,” kata Luhut.

Luhut juga turut menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, yang dapat mengatur urusan ekonominya secara mandiri. Pemerintah disebutnya juga akan tegas mengeliminasi intervensi-intervensi asing, apalagi yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebab, selain soal PDB yang besar di antara negara-negara G20, Indonesia juga negara populasi terbesar keempat di dunia, serta memiliki potensi sumber daya alam untuk pengembangan industri-industri prospektif seperti baterai listrik dan kendaraan listrik. Menteri Luhut mengatakan, Indonesia memiliki hampir semua jenis mineral yang dibutuhkan dunia saat ini dengan jumlah besar, seperti batu bara, CPO, nikel, tembaga, emas, perak, bauksit.

Beberapa komoditas unggulan Indonesia sering menerima berbagai tantangan dalam mencapai optimalisasi rantai pasok global. Contohnya, kelapa sawit, nikel dan tembakau yang sering mengalami berbagai bentuk hambatan dagang baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Apa pun yang diusulkan ke pemerintah, kami akan pertimbangkan itu untuk diterima. Tapi jangan mendistorsi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa pun usulannya, kalau mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang baik, saya pasti tidak setuju" kata Luhut.

"Jadi, kita harus tunjukkan ke dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengatur dirinya. Negara-negara lain tidak perlu mengatur kita,” lanjutnya.