Jasa Marga Dapat Utang Rp 5,7 Triliun

Jasa Marga pantau operasional jalan tol untuk memastikan keamanan pengguna jalan di masa libur natal dan tahun baru. Foto: Dok. Jasa Marga

PT Jasa Marga Tbk (Persero) atau JSMR baru saja mendapatkan pinjaman senilai Rp 5,7 triliun. Pinjaman tersebut berasal dari beberapa bank. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan dana segar Rp 2 triliun dari penawaran umum obligasi.

Direktur Keuangan Jasa Marga, Donny Arsal, mengatakan di tengah wabah corona, pendapatan perusahaan menurun terutama pada Maret hingga Mei 2020, saat ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perusahaan perlu bantuan likuiditas dari perbankan dan pasar modal.

"Kami baru dapat pinjaman Rp 5,7 triliun dari perbankan. Kami juga baru menyelesaikan penawaran umum obligasi dan dapat dana Rp 2 triliun," ujar Donny dalam diskusi 'Finance Insights: Build Resiliency & Outperform with Agility in Turbulent Times' secara virtual, Kamis (5/11).

Selain dua sumber itu, Jasa Marga juga mengantongi Rp 560 miliar usai menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) atau commercial paper yang digagas Bank Indonesia. Kata Donny, produk instrumen ini baru pertama kali dilakukan perusahaan.

Meski mendapatkan pendanaan ini, perusahaan tetap melakukan efisiensi pada kas perusahaan. Pengeluaran untuk investasi perusahaan saat ini sudah dipangkas hingga Rp 2 triliun, di antaranya Rp 500 miliar pada operational expenditure (opex).

Jasamarga siapkan petugas mobile reader di gerbang tol utama. Foto: dok. Jasa Marga

Dengan adanya pandemi ini, perusahaan menghemat pengeluaran dari biaya perjalanan dinas dan meeting secara fisik yang sekarang digantikan secara virtual.

Perusahaan juga mengajukan perpanjangan kewajiban ke perbankan, termasuk negosiasi tingkat bunga sesuai kemampuan kas perusahaan. Menurut dia, ini diperlukan bukan karena fundamental perusahaan terganggu, tapi terdampak wabah corona.

"Sehingga perlu dukungan likuiditas dari perbankan dan pasar modal. Ini bagian dari strategi kita bertahan dari kondisi pandemi sehingga seluruh kewajiban pihak ketiga dan customer bisa fulfill dengan baik," kata Donny.

Untuk masalah pegawai yang terdampak akibat disrupsi teknologi di gate pembayaran tol, Donny mengungkapkan perusahaan melakukan mutasi ke perusahaan pusat dan proyek yang sedangkan dilakukan anak usaha. Selain itu, perusahaan juga menawarkan paket voluntary resignation (karyawan diminta resign secara sukarela).

"Tapi ini bukan mandatory. Ini disrupsi dari teknologi pada pembayaran tol," ujarnya.