Jawab Kritik Anies, Prabowo dan Jokowi Kompak Nilai Rasio Utang RI Masih Aman

Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyampaikan gagasannya saat debat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik rasio utang Indonesia. Menurutnya rasio utang akan jauh lebih aman jika menyentuh angka 30 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Saat ini, posisi utang pemerintah era kepemimpinan Jokowi per November 2023 tercatat sudah tembus Rp 8.041 triliun atau naik Rp 487 triliun dari posisi November 2022 Rp 7.554 triliun. Rasio utang RI terhadap PDB per 30 November 2023 menjadi 38,11 persen, angka itu naik dari bulan sebelumnya yang di level 37,95 persen.

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berpendapat rasio utang Indonesia terhadap PDB masih dalam kondisi aman, yakni berada di kisaran 40 persen.

"Sekarang, utang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto, kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40 persen, sedangkan banyak negara jauh di atas kita," kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2024, Minggu (7/1).

Prabowo mengungkapkan, dirinya tak khawatir dengan risiko intervensi negara lain terhadap kondisi utang Indonesia. Bahkan, dia mengeklaim Indonesia tidak pernah mengalami kondisi default alias gagal bayar utang.

"Kita sangat-sangat dihormati. Kita tidak pernah default. Saya keliling negara-negara di dunia mereka sangat hormat dengan Indonesia," ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Menurut undang-undang, rasio utang terhadap PDB idealnya sebesar 60 persen.

"Undang-undang, kan, memperbolehkan sampai maksimal 60 persen dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 [persen], kan," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Banten, Senin (8/1).

Jokowi mengungkapkan, rasio utang terhadap PDB di negara-negara lain jauh lebih besar dari Indonesia.

"Ingat di negara besar itu sudah 260 persen, ada yang 220 persen, di tetangga kita enggak saya sebut negaranya ada yang 120, ada yang 66 persen," ungkapnya.

Ia menyatakan, yang terpenting utang harus dipakai untuk kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan dampak positif terhadap ekonomi negara.

"Sehingga negara bisa membayarnya, dengan juga ada kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang penting itu," ujarnya.