Jokowi Bangga, Laporan Keuangan Pemerintah Dapat Opini WTP Sejak 2016

Presiden Joko Widodo. Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi di Istana Negara, Jumat (25/6). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LHP LKPP Tahun 2020 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jokowi menyatakan opini WTP ini merupakan kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak 2016.

“Alhamdulilah opininya adalah wajar tanpa pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat. Ini adalah WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (25/6).

Menurut Jokowi, di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah memang berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP. Meski demikian opini WTP menurutnya bukan lah tujuan akhir. Sebab pemerintah ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya serta dikelola dengan transparan dan akuntabel. Jokowi ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah bisa bermanfaat bagi rakyat.

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau perkembangan proyek LRT di Stasiun TMII, Jakarta Timur, Rabu (9/6). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Untuk itu menurut Jokowi, pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK dalam LKPP 2020. Khususnya rekomendasi dalam pengelolaan APBN yang mengalami defisit. Jokowi menjelaskan defisit anggaran saat ini dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman.

Selain itu defisit anggaran ini juga dilaksanakan secara responsif demi mendukung kebijakan counter technical dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. “Dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur,” ujarnya.

Jokowi pun mengimbau kepada jajaran menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan hal yang sama. Yaitu segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Terakhir saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” tutupnya.