Jokowi Beri Deadline ke Mendag: 2020 Perjanjian Dagang Harus Selesai

Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas perdana bersama menteri kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10).

Dalam kesempatan itu, Jokowi membahas program-program dan kegiatan yang akan dijalankan ke depan. Salah satu yang ditekankan adalah penyelesaian perjanjian perdagangan dengan berbagai negara tujuan ekspor.

"Saya sudah sampaikan baik kepada Mendag dan Wamendag, Menlu dan Wamenlu, saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus menerus tanpa henti," kata Jokowi di lokasi.

Penyelesaian perjanjian dagang tersebut juga dikhususkan dengan negara-negara di Eropa. Tentunya, dalam hal peningkatan ekspor demi memajukan perekonomian Indonesia.

Tak hanya negara di Uni Eropa, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti juga perjanjian dagang dengan negara-negara ASEAN hingga Afrika yang perlu diselesaikan.

"Dalam ASEAN plus six, yaitu 10 negara asean plus 6, India, China, Korsel, Jepang, Australia, New Zealand, yang belum kita miliki perjanjian perdagangan dan diselesaikan akhir tahun depan, sehingga yang berkaitan dengan ekspor bisa kita selesaikan," jelasnya.

"Juga trade agreement dengan negara-negara Afrika ini penting sekali, tolong dilihat," imbuhnya.

Adapun, dalam penyelesaian perjanjian dagang tersebut, Jokowi menargetkan pada akhir 2020 harus bisa rampung. Sehingga, di awal tahun 2021 perjanjian itu sudah bisa dijalankan.

"Paling penting harus diselesaikan akhir 2020, timnya disusun yang fix tidak berganti-ganti kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangan juga terus dikerjakan," jelasnya.

Target Jokowi tersebut dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi. Sehingga, ekspor Indonesia tak terpukul jika terjadi resesi.

Diketahui, dalam rapat itu turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.