Jokowi: Hati-hati Krisis Pangan, Hitung Betul-betul Beras

6 Desember 2022 15:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Seorang buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/10/2022). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Seorang buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/10/2022). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi mengingatkan akan ancaman krisis pangan yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah benar-benar menghitung pasokan beras di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Jokowi mengatakan, krisis pangan ini menjadi salah satu ancaman di antara krisis lainnya seperti krisis keuangan dan penurunan ekspor yang terjadi 2023 nanti.
"Kemudian juga krisis pangan hati-hati mengenai ini karena nanti bisa larinya ada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta (6/12).
Jokowi mengatakan, perhitungan cadangan beras harus dihitung dengan benar. Jokowi tak mau ada kesalahan, karena hal itu akan direspons pasar dan akan berimbas pada kenaikan harga beras.
"Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja. Sehingga sekali lagi, saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul," ujar Jokowi.
Pekerja menunggu pembeli beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jatinegara, Jakarta, Senin (7/11/2022). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto
Adapun saat ini pemerintah dalam wacana melakukan importasi beras. Perum Bulog ditugaskan hingga akhir tahun nanti dapat mengamankan cadangan beras 1,2 juta ton.
ADVERTISEMENT
Namun hingga kini, target tersebut belum terpenuhi. Padahal, Kementerian Pertanian menyebut pasokan itu ada dan tinggal diserap Bulog.
"Kuncinya sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," pungkas Jokowi.