Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal I 2021 Rebound dari Minus

Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tinjau fasilitas difabel di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (1610). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Presiden Jokowi kembali meminta para jajarannya, khususnya yang ada di Kementerian PUPR untuk bekerja lebih cepat lagi.

Di tahun 2021 ini, Jokowi ingin ada pemulihan ekonomi. Dia kembali mengingatkan bahwa di tahun 2020 dampak dari pandemi membuat sektor ekonomi cukup terpukul. Sehingga pada tahun ini harus dijadikan kesempatan untuk lebih baik lagi.

"Saya mengingatkan ke seluruh jajaran PUPR di tahun 2021 kita harus bergerak lebih cepat lagi, kita ini harus sadar kita masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, channelnya harus pindah ke extraordinary dengan bekerja lebih cepat kita bisa memberikan daya ungkit kepada ekonomi," kata Jokowi dari Istana Bogor dalam acara penandatanganan kontrak paket tender seleksi dini Kemenpupr TA 2021, Jumat (16/1).

"Dan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang cukup dalam sempat turun -5,32 di kuartal II 2020 dan membaik menjadi -3,49 persen di kuartal 3 2020 meski minus tapi membaik dan kita berharap di kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami rebound," tambahnya.

Foto aerial menunjukann jalanan yang sepi di kawasan Semanggi, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Jokowi menyebut sudah banyak dampak dari terpukulnya sektor ekonomi. Sehingga dengan adanya perbaikan maka bisa memulihkan kembali kondisi sekarang ini. Para pegawai di Kementerian PUPR pun diminta agar bisa mengeksekusi sejumlah proyek yang tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan.

"Sekali lagi kuncinya kecepatan dalam bekerja, apalagi di masa pandemi seperti sekarang saat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek padat karya sangat dinantikan," ujarnya.

"Dan membantu beban masyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak," tambahnya.

Namun demikian, meski harus bekerja cepat, dia mengingatkan harus tetap sesuai mekanisme yang ada. Dalam arti dilakukan secara transparan hingga memberikan keuntungan bagi sektor ekonomi dalam negeri.

"Walau kita bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh," katanya.

"Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan dan yang paling penting outcome betul-betul dijaga agar mempunyai dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi di negara kita," pungkasnya.