Jokowi Ingin Tiru AS soal Pencabutan Peraturan Menteri

11 November 2019 14:11 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah menteri kabinet indonesia maju mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah menteri kabinet indonesia maju mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bercerita terkait pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross beberapa waktu lalu. Salah satu yang disoroti adalah tentang kebijakan regulasi di AS yang cukup menarik perhatian.
ADVERTISEMENT
Regulasi itu mengharuskan para menteri di AS mencabut dua peraturan jika ingin mengeluarkan peraturan baru.
"Saya perlu informasikan bahwa di AS kemarin Mendag AS Wilbur Ross bercerita ke saya, di sana kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu Permen (peraturan menteri), dia harus cabut 2 Permen," kata Jokowi saat menggelar rapat terbatas bersama menteri kabinetnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11).
Jokowi ingin, hal itu bisa dilakukan di Indonesia. Apalagi, saat ini banyak tumpang tindih regulasi yang dinilai menghambat perekonomian.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi ingin puluhan Permen dicabut jika para menterinya akan mengeluarkan satu peraturan baru.
"Di sini juga mestinya bisa kita lakukan itu, menteri kalau mau nerbitin satu Permen, harus cabut 40 Permen. Karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali," ujar Joko Widodo.
Wilbur Ross Foto: REUTERS/Brendan McDermid
Untuk itu, dia meminta agar permintaannya itu bisa dikaji oleh para pembantunya. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tak harus terbebani dengan berbagai regulasi.
ADVERTISEMENT
"Jadi tolong nanti mulai dikaji lagi, keluar satu Permen, potong beberapa Permen, kalau di AS, 1 memotong 2," tuturnya.
Jokowi menerima rombongan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Rabu (6/11).
Salah satu persoalan yang dibahas adalah negosiasi Generalized System of Preference (GSP) yang akan diselesaikan setidaknya hingga Desember tahun ini.