Jokowi ke Para Menteri dan Kepala Daerah: Layani Investor, Urus A sampai Z

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara telekonferensi dari Istana. Foto: Muchlis Jr/ BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri dan kepala lembaga hingga pejabat pemerintah di daerah memberi pelayanan terbaik kepada para investor yang berniat menanamkan modal di Indonesia. Pelayanan yang dimaksud Jokowi misalnya bantuan untuk mengurus perizinan hingga penyediaan lahan untuk investor.

Jokowi ingin para investor benar-benar merasa dilayani dengan baik. Apalagi, para investor yang baru relokasi dari negara-negara lainnya seperti China hingga Amerika Serikat (AS).

"Saya sudah perintahkan ke menteri, Kepala BKPM untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia baik dari Jepang, Korea, Taiwan, Amerika negara manapun, beri pelayanan sebaik-baiknya," kata Jokowi saat Meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).

"Kalau urus izin sulit, saya perintahkan ke kepala BKPM, urus dari A sampai Z, selesaikan sehingga investor merasa dilayani. Ini penting sekali. Kedua urusan pembebasan tanah yang ini selalu jadi masalah kita," lanjutnya.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Ia pun menawarkan lahan di kawasan industri untuk investor, salah satunya kawasan industri Batang yang luasnya 4.000 hektare.

"Yang belum miliki lahan tanah silakan gunakan kawasan industri batang. Kita siapkan 4.000 hektare, 4000 hektare di sini dan untuk tahap pertama disiapkan 450 hektar lebih dulu, langsung. Misal LG mau pindah silakan langsung masuk, enggak usah urus apa-apa, yang urus semua dari kepala BKPM dibantu gubernur bupati yang ada di sana," lanjutnya.

Tak hanya itu, Jokowi ingin fasilitas yang ditawarkan Indonesia pada para investor tak kalah dibandingkan tawaran negara lain. Semuanya akan dipermudah termasuk dengan harga-harga yang dipatok agar jauh di bawah negara-negara pesaing.

"Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau mereka memberi harga tanah misalnya Rp 500 ribu ita harus bisa di bawah itu, Rp 300 ribu misalnya. Kalau mereka beri harga tanah Rp 1 juta, kita beri harga Rp 500 ribu. Kalau mereka urus izin di sana sebulan ya, kita bisa seminggu. Kalau di tempat lain seminggu, kita harus bisa sehari dua hari. Jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi, ada relokasi dari Tiongkok 33 perusahaan kita satu pun tidak dapat," paparnya.

Bukan tanpa sebab, Jokowi mengaku hal itu dilakukan demi membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Sehingga, perekonomian di dalam negeri bisa lebih baik lagi.

"Tujuan besarnya membuka lapangan kerja sebesar-besarnya kepada warga kita. Saya tidak mau lagi, tadi ada potensi 119 perusahaan akan relokasi dari Tiongkok keluar, jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia," pungkasnya.