Jokowi Lanjut bagi Bansos Beras Jelang Lengser, APBN 2024 Aman?

Presiden Jokowi membagikan bantuan cadangan beras pemerintah di Kompleks Pergudangan Danga, Nagekeo, NTT. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan APBN 2024 aman untuk penyaluran bansos beras 10 kg akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya menyebut anggaran yang disiapkan senilai Rp 9 triliun.

Bansos beras akan disalurkan secara berkala pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran bansos tersebut sudah dikelola dan diperhitungkan dalam APBN 2024.

“Ini adalah tambahan belanja yang terus kita kelola dari APBN yang ada. Kita mengelola tetap menggunakan APBN 2024,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2024 virtual, Kamis (27/6).

Kemenkeu sedang menyiapkan skema pengelolaan keuangan agar bansos tidak membebani APBN. Salah satu caranya, dengan pergeseran cadangan pendanaan ke fungsi kestabilan pangan.

“Tentunya kita lihat ada beberapa nanti pergeseran dari cadangan disiapkan untuk belanja fungsi kestabilan pangan dan sebagainya, sejauh ini sudah diperhitungkan di APBN 2024,” terangnya.

“Mudah-mudahan tidak ada keadaan atau kondisi lebih buruk mengharuskan intervensi yang lain. Sejauh ini masih dapat dilakukan sesuai dengan APBN 2024,” tambah Isa.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi bilang keputusan penyaluran bansos beras sudah ditetapkan Jokowi dan akan disalurkan secara berkala pada Agustus, Oktober dan Desember 2024.

“Banpang (bantuan pangan) itu diputus rapat internal dengan Presiden bulan 8, 10, 12. Kuota 10 kg 1 bulan untuk 22 juta KPM. (Anggarannya) sekitar Rp 9 triliun,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Jumat (7/6).

Alasan pemerintah tidak menggelontorkan bansos beras untuk 12 bulan penuh pada tahun 2024 lantaran melihat ruang kecukupan APBN.

“Tahun lalu kan penuh 12 bulan. Karena Pak Presiden selalu menyampaikan akan melihat postur APBN. Jadi kalau Bu Sri Mulyani bilang lakukan 3 bulan, ya kita lakukan 3 bulan,” jelas Arief.