Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Anggarannya Ada?

Ilustrasi uang rupiah Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Presiden Jokowi akan membentuk Kementerian Investasi di tengah pandemi ini. Pembentukan kementerian baru ini sekaligus merealisasikan janji Jokowi saat Pilpres 2019 lalu.

Meski demikian, sejumlah pihak mengkhawatirkan pembentukan Kementerian Investasi dinilai hanya akan menghamburkan anggaran negara. Apalagi jika hanya mengganti nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Pengamat APBN sekaligus Kepala Desk Ekonomi Institut Harkat Negeri, Awalil Rizky, mengatakan harus ada peningkatan kualitas dari rencana pembentukan kementerian baru tersebut. Menurutnya, pemerintah sebenarnya juga sudah memikirkan mengenai anggaran kementerian baru itu, yang terlihat dari pagu anggaran BKPM yang mengalami kenaikan drastis pada tahun ini.

"Jadi kalau dari sisi formal, itu baru diketok kemarin di paripurna. Tapi sebenarnya kalau dari sisi anggaran itu sudah diberikan. BKPM alokasinya naik dua kali lipat, udah sinyal jadi kementerian," ujar Awalil dalam diskusi virtual Radio Smart FM bertema “BKPM Jadi Kementerian Investasi?,” Sabtu (10/4).

Tak hanya itu, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja juga semakin membuka peluang pemerintah akan membentuk Kementerian Investasi. Sehingga menurutnya, ide untuk membentuk Kementerian Investasi ini semakin matang di masa pandemi.

Gedung BKPM Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Pemerintah memberikan pagu anggaran untuk BKPM di 2021 sebesar Rp 1,08 triliun, yang kemudian dipangkas karena efisiensi menjadi sebesar Rp 930,92 miliar. Pagu sebesar Rp 1,08 triliun itu naik dua kali lipatnya dari anggaran tahun lalu.

Pada 2015, BKPM mendapat alokasi anggaran Rp 635 miliar, kemudian turun menjadi Rp 488 miliar di 2016. Pada 2017, pagu anggaran BKPM hanya Rp 470 miliar dan di 2018 naik lagi menjadi Rp 548 miliar.

Pada 2019, pagu anggaran BKPM sebesar Rp 640 miliar dan 2020 kembali turun menjadi Rp 524,41 miliar. Baru di tahun inilah BKPM mendapat alokasi anggaran hampir Rp 1 triliun.

"Ini nampaknya sejalan dengan UU Cipta Kerja. Sebenarnya sejak tahun lalu sudah direncanakan akan jadi kementerian, sudah dikasih sinyal kuat oleh Sri Mulyani, anggarannya naik dua kali lipat,” jelasnya.

Meski demikian, Awalil berharap pembentukan Kementerian Investasi nantinya bisa mendorong investasi asing maupun domestik masuk ke Indonesia. Selama ini, kata dia, modal asing yang masuk kebanyakan berupa portofolio dan investasi lainnya, seperti tabungan di bank dan utang dagang.

Dia berharap, Kementerian Investasi nantinya tak hanya sekadar mendorong investasi masuk ke Indonesia, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Ini kan agak rawan, arus keluar modal dari Indonesia makin besar, pandemi ada indikasi terjadi arus keluar asing. Makanya, BKPM punya agenda untuk tak hanya menarik asing investasi, tapi supaya sustain, ini negara oke kok," tambahnya.