Jokowi Minta Nelayan dan Petani Peroleh Bantuan Tunai hingga Subsidi Listrik

Petani menyemprot cairan pestisida di areal Persawahan. Foto: ANTARA FOTO/Jojon

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membuat berbagai kelompok masyarakat hingga sektor pekerjaan yang dijalani turut terdampak.

Apalagi dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, berbagai sektor usaha begitu terdampak.

Pemerintah pun sudah memberikan sejumlah bantuan atau alternatif agar bisa menyelematkan kondisi saat ini. Termasuk penyelamatan sektor perekonomian di masyarakat.

Di kelompok petani dan nelayan misalnya, Presiden Joko Widodo mengarahkan para jajarannya memberikan bantuan secara khusus.

Pertama, bantuan berupa jaring pengaman sosial seperti PKH, Bansos Tunai hingga BLT juga harus menyasar 2,7 juta petani dan 1 juta nelayan.

"Melalui program jaring pengaman sosial pastikan 2,7 petani dan petani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk program bansos. Baik itu PKH, Bansos Tunai, BLT Desa, sembako, dan program gratis subsidi listrik, " kata Jokowi dalam rapat terbatas bersama para menterinya, Kamis (28/5).

"Tujuan utama skema program ini ringankan beban konsumsi rumah tangga dari yang kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin," tambahnya.

Sejumlah kapal nelayan yang tidak melaut diparkir di sungai Batang Arau Muaro Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/5/2020) Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi

Selain itu juga petani dan nelayan harus mendapatkan subsidi bunga kredit. Jokowi ingin mereka masuk dalam penerima bantuan tersebut. Dalam hal ini, kata Jokowi, pemerintah sudah menyiapkan bantuan tersebut dengan total anggaran Rp 34 triliun.

"Pemerintah siapkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi bayar angsuran dan subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, UMI, dan lain-lain, angsuran dan subsidi permodalan seperti permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPM UKP, CPCL, dan lainnya baik dari KKP dan kementerian pertanian saya yakin juga ada," jelasnya.

Tak hanya itu saja, Jokowi juga ingin para petani dan nelayan mendapatkan bantuan kebijakan non-fiskal berupa pupuk, alat-alat produksi yang tentunya mendukung mereka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari meski tengah menghadapi pandemi COVID-19.

"Melalui instrumen kebijakan non fiskal melalui kebijakan kelancaran supply chain yang kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk alat-alat produksi saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu," ujarnya.

Terakhir, Jokowi minta agar proses penyaluran ini bisa dipermudah. Artinya, tidak harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Apalagi, jika sampai menghambat para mereka untuk menerima bantuan-bantuan itu.

"Saya minta prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedur dibuat sederhana tidak berbelit-belit sehingga petani dan petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan," pungkasnya.