Jokowi Sebut Anggaran Stunting Jadi Pagar Puskesmas, Menkes Akui Banyak Masalah

9 Mei 2024 12:05 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/9/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/9/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai efisiensi dan ketepatan penggunaan dana pencegahan stunting agar tidak menjadi pagar Puskesmas.
ADVERTISEMENT
Budi menyebutkan bahwa porsi dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk urusan stunting ini memang besar. Sehingga menurutnya pihaknya melihat adanya tantangan dalam pemanfaatan anggaran tersebut agar tepat sasaran.
“Memang anggaran stunting anggaran pemerintah itu sebenarnya cukup besar, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan efektif itu tantangannya, dan kaku kan birokrasi ini spendingnya ke mana, seperti apa pelaporannya,” kata Budi di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Dalam hal ini Budi melihat program pencegahan stunting yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai program yang patut ditiru pemerintah, utamanya dalam pemanfaatan dana.
Lantaran menurut Budi, dengan dana Apindo yang jauh lebih terbatas dibandingkan dana urusan stunting pemerintah, Apindo justru meraup hasil yang dapat diperhitungkan dibandingkan dengan hasil kerja pemerintah.
ADVERTISEMENT
“Itu kenapa kita di sini senang sekali bisa kerja sama sama Apindo, karena ini bisa jadi pembanding bagi kita, punya anggaran sebesar ini (besar) hasilnya sebesar ini (kecil), sedangkan Apindo anggarannya sebesar ini (kecil) hasilnya ternyata besar sekali, sehingga kita bisa belajar dengan Apindo,” jelas Budi.
Budi tidak menampik anggaran stunting belum dimanfaatkan secara efisien oleh pemerintah. Sehingga, Budi menyebut pihaknya juga membuka tangan jika Apindo bersedia membantu pemerintah dalam urusan ini.
“Karena pihak swasta kan memiliki efisiensi speed yang jauh lebih baik, modelnya kayak gimana, nah akan di-replicate oleh pemerintah, kalau perlu dibantu juga oleh Apindo, sehingga penggunaan dana kita yang kurang efisien bisa jadi pagar seperti yang dibilang Pak Jokowi itu, benar-benar semuanya bisa tersalurkan tepat sasaran,” terang Budi.
ADVERTISEMENT
Dalam urusan pencegahan stunting, Apindo memiliki program Gerakan Anak Sehat Kolaboratif Inklusif Pengusaha Indonesia atau GAS KIPAS Stunting. Tahun ini, Apindo akan mengembangkan program ini untuk menjangkau lebih dari 150.000 penerima manfaat yang tersebar di lebih dari 1.000 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di seluruh Indonesia, khususnya di 12 provinsi prioritas penurunan prevalensi stunting nasional.
Budi juga meminta Apindo untuk meningkatkan lebih jauh cakupan program ini menjadi 10.000 Posyandu atau lebih.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali bicara soal penggunaan anggaran negara yang harus jelas, misalnya dana stunting yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki gizi anak-anak, malah dimanfaatkan untuk pagar puskesmas.
"Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting untuk puskesmas, diberikan ke puskesmas jadinya anggaran pager puskesmas. Ada, jangan bilang nggak ada, ada. Nggak ada hubungannya stunting sama pager," ujarnya.
ADVERTISEMENT