Jokowi Siap Salurkan Rp 10 Triliun untuk 2 Juta Pengangguran

Jokowi memberikan sambutan di puncak acara HUT ke-8 NasDem di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/11). Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) ditargetkan terealisasi Januari 2020.

Adapun Kartu Pra Kerja merupakan salah satu program unggulan saat Jokowi kampanye untuk mengurangi angka pengangguran, serta memberi insentif uang di masa pemegang Kartu Pra Kerja tengah mencari kerja selama beberapa bulan.

Berikut fakta terbaru mengenai kebijakan Kartu Pra Kerja yang dirangkum kumparan:

Potret Kemiskinan di Indonesia Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

1. Ditujukan ke 2 Juta Pengangguran

Kartu Pra Kerja pada tahun depan direncanakan menyasar 2 juta calon pekerja. Nantinya pemegang Kartu Pra Kerja akan diberikan pelatihan kompetensi.

"Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling. Jadi skilling untuk upskilling, reskilling dan juga pelatihan itu sendiri," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Untuk program Kartu Pra Kerja ini, pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp 10 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memberi pelatihan kemampuan yang sampai saat ini tak memiliki pekerjaan.

"Bapak Presiden mengarahkan bahwa range itu harus dibuka dan dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10 triliun," sebutnya.

Jokowi dan Ibu Negara di RS YPK Mandiri Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

2. Peserta Dibebaskan Pilih Pelatihan

Presiden Jokowi mengungkapkan, pemilik Kartu Pra Kerja dipersilakan untuk memilih sendiri pelatihan kompetensi yang ingin diikuti. Dengan begitu diharapkan pelatihan yang diikuti peserta bisa optimal.

"Mereka boleh pilih pelatihan yang diminati. Misal barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer programming, coding. Kita harapkan ini dikerjakan masif lewat penyedia jasa swasta. Kemudian kedua BUMN juga ikut campur karena (juga) memiliki tempat pelatihan," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Dia menambahkan, setelah memiliki Kartu Pra Kerja, pengangguran termasuk pekerja yang terkena PHK bisa memanfaatkan kartu ini untuk mengikuti pelatihan juga. Jokowi pun meminta swasta dilibatkan dalam menyediakan pelatihan kerja.

"Saya rasa itu sebagai pengantar dan betul-betul kita harapkan saat menginjak program Januari sudah mulai dijalankan. Saya kira di KSP punya platform-nya. Saya lihat di Menaker sudah ada dan mungkin kalau ada masukan dari kementerian lain saya persilakan," kata Jokowi.

Ilustrasi kemiskinan Foto: Reuters/Marco Bello

3. Total Pengangguran di RI Capai 7 Juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,05 juta per Agustus 2019. Angka ini mencapai 5,28 persen dari total angkatan kerja sebanyak 133,56 juta orang.

Angka pengangguran tersebut meningkat secara jumlah dibandingkan Agustus 2018 yang hanya 7 juta orang, atau 5,34 persen dari total angkatan kerja 2018 sebanyak 133,01 juta orang. Menengok angka itu, artinya tak semua pengangguran yang bisa menikmati program Kartu Pra Kerja.

"Kalau jumlah memang naik, tapi tingkat pengangguran terbuka tercatat turun (secara persentase) dari 5,34 persen pada Agustus 2018 menjadi 5,28 persen pada Agustus 2019," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/11).