Jokowi soal Ekonomi 2023: Sekali Lagi Kita Harus Tetap Hati-hati dan Waspada

6 Desember 2022 15:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi pengungsi korban gempa di Posko Bantuan Paspampres Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Senin (5/12/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi pengungsi korban gempa di Posko Bantuan Paspampres Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Senin (5/12/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannya tetap berhati-hati dan waspada dalam menghadapi situasi perekonomian pada 2023. Sebab, masalah ekonomi bisa mempengaruhi situasi sosial dan politik dalam negeri.
ADVERTISEMENT
"Mengenai kondisi perekonomian 2023. Sekali lagi kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun. Kemudian juga krisis pangan ini juga hati-hati karena nanti bisa larinya pada masalah sosial, politik," ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi mengingatkan urusan bahan pangan pokok, seperti beras dihitung secara terperinci. Menurutnya, hitungan beras di lapangan dan di atas kertas harus sama.
"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan resource, cadangan. Dan pada suatu titik cadangan (beras) kita habis dan dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik," kata dia
"Ini supply and demand pasti akan menyimpulkan itu," tambahnya.
Jokowi juga kembali mengingatkan soal situasi ekonomi dan politik dunia yang masih tidak baik-baik saja. Sehingga, dia meminta jajarannya agar membuat kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Sekali lagi saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul," pungkas Jokowi.
Dalam mewujudkan hal itu, Ia menilai kuncinya ada pada kolaborasi antara kementerian dan lembaga (K/L). Jokowi meminta agar K/L tidak terjebak pada ego sektoral.
"Lakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," ujarnya.