Jokowi Tegaskan Vaksin Corona Gratis, Apakah Sri Mulyani Bakal Tambah Utang?

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Uji Klinis Tahap III Vaksin COVID-19 di Gedung Eyckman, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menegaskan vaksin gratis bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut tentu akan berdampak pada anggaran negara untuk alokasi penyediaan vaksin.

Meskipun belum dijelaskan secara resmi berapa kebutuhan anggaran vaksin gratis tersebut, pengamat menilai pemerintah akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan dananya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani belum mau menjawab secara tegas. Namun, pemerintah sebenarnya bisa menarik utang lebih awal untuk kebutuhan anggaran mendesak. Istilahnya adalah pre-funding.

Pre-funding merupakan strategi pembiayaan APBN dengan penerbitan SBN dalam jumlah tertentu sebelum tahun anggaran dimulai. Kebijakan ini diperbolehkan dalam UU APBN.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021, pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan, dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2021, pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2020.

Sri Mulyani dan Jokowi Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, masih optimistis pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) akan sesuai target. Untuk memutuskan pre-funding atau tidak, kata dia, pemerintah masih harus memantau pelaksanaan APBN 2020 yang masih tersisa dua pekan ke depan.

"Sampai saat ini kami tetap optimistis penerbitan SBN sesuai target dan belum dibutuhkan penerbitan SBN untuk kebutuhan pre-funding. Namun kami masih terus memantau posisi sampai akhir Desember," ujar Riko kepada kumparan, Kamis (17/12).

Riko menjelaskan, jika memang diperlukan untuk melakukan pre-funding, pemerintah akan melakukannya dengan mendahulukan penerbitan SBN domestik atau dalam denominasi rupiah. Penerbitannya pun akan dilakukan dengan cara bilateral sesuai kesepakatan atau private placement.

"Kalau pun ada pre-funding, dapat dilakukan melalui private placement dari institusi domestik dalam bentuk rupiah, jadi tidak menerbitkan SBN valas," jelasnya.

Adapun dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin corona Rp 18 triliun, untuk program vaksinasi Rp 3,7 triliun, dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang Rp 1,3 triliun. Sehingga totalnya sebesar Rp 23 triliun.

Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Raden Pardede, sebelumnya menjelaskan jumlah masyarakat yang akan menjadi sasaran vaksinasi sebanyak 182 juta. Jumlah itu merupakan penduduk Indonesia yang berusia di atas 18 tahun.

Dalam catatan kumparan, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana KPCPEN, pernah mengungkapkan perkiraan harga vaksin corona dari Sinovac sekitar Rp 450.000 untuk dua kali suntik.

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Jika perkiraan angka ini yang menjadi patokan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk vaksinasi 182 juta penduduk adalah sebesar Rp 81,9 triliun.

Itu baru pengadaan vaksinnya saja, belum termasuk perlengkapan pelaksanaan vaksinasi lainnya seperti kotak pendingin untuk penyimpanan vaksin, jarum suntik, alkohol swab, dan kebutuhan lainnya.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, realokasi belanja saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin corona gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah dinilai perlu menambah pembiayaan atau utang demi program vaksinasi gratis. Menurut Piter, hal ini pun tak menjadi masalah selama masyarakat mendapatkan manfaatnya.

"Artinya defisit APBN akan melebar. Tidak terlalu masalah, yang penting masyarakat harus paham dan tidak boleh protes bahwa pelebaran defisit adalah akibat kebijakan vaksinasi gratis," jelasnya.