Jonan Usul BBM Pertamax Disubsidi, Berikut Untung Ruginya

Petugas mengisi BBM jenis Pertamax. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengusulkan agar BBM jenis Pertamax disubsidi pemerintah. Usulan ini, kata dia, bisa dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2020.

Usulan tersebut menindaklanjuti keinginan anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika beberapa waktu lalu. Kala itu, Kardaya meminta BBM dengan oktan yang lebih tinggi disubsidi saja.

Sebaliknya, Jonan mengatakan untuk harga jual BBM jenis Premium sebaiknya mengikuti harga pasar saja. Selama ini, harga Premium diatur pemerintah dan saat ini masih di bawah harga keekonomian meski tak disubsidi. Selisih antara harga keekonomian dengan harga jual ditanggung PT Pertamina (Persero).

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai bahwa secara prinsip usul itu bagus. Pertimbangan utamanya adalah mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi emisi karbon.

"Pak Jonan berpikir untuk menghilangkan BBM yang tidak ramah lingkungan. Dari sisi lingkungan hidup, ini bagus," kata Mamit kepada kumparan, Kamis (21/3).

Namun, perlu dipertimbangkan juga berbagai aspek lain seperti daya beli masyarakat, dampaknya ke inflasi, hingga kemampuan keuangan negara.

"Apakah masyarakat sanggup beli Pertamax yang disubsidi? Berapa anggaran subsidinya? Inflasi juga bisa naik," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018, Pertamax termasuk dalam Jenis BBM Umum (JBU), bukan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Yang disubsidi pemerintah adalah JBKP. "Perlu payung hukum baru agar tidak jadi masalah," ucap Mamit.

Konsekuensi lain yang perlu diperhatikan adalah subsidi BBM yang akan menjadi beban baru bagi negara. Sementara mayoritas konsumen Pertamax adalah orang mampu, subsidi terhadap Pertamax sangat berpotensi tidak tepat sasaran.

"Ini bisa jadi beban baru dan bumerang kalau kita memanjakan masyarakat dengan subsidi," tutupnya.