Jualan Tukang Sablon Anjlok karena Capres Pakai Buzzer buat Kampanye

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM, Yulius, saat seminar hasil monev penyaluran KUR 2023. Foto: Kemenkop dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop dan UKM) mengungkapkan penjualan tukang sablon anjlok karena calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) banyak yang kampanye menggunakan buzzer dan influencer. Promosinya pun dilakukan di media sosial.

Padahal sebelumnya saat kampanye, tukang sablon selalu kebanjiran order mulai dari pesan kaus, topi, hingga poster atau alat peraga kampanye.

“Tadinya kan tidak 'online' dan offline, itu sangat berpengaruh sekali. Bukan karena (tidak suka bagi-bagi kaus) gitu karena harga (kampanye online) lebih murah saja,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dikutip dari Antara, Senin (8/1).

Yulius menyampaikan Pemilu 2024 sudah memasuki tahap kampanye sejak 27 November 2023. Berdasarkan catatan kementerian di lapangan, menunjukkan bahwa masa Pemilu 2024 belum memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye,” ucapnya.

Sepinya pendapatan pelaku UMKM pada masa kampanye Pemilu 2024 tersebut, lanjutnya, didasarkan pada hasil wawancara dengan 15 pelaku UMKM di area Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen.

Pekerja menyelesaikan pesanan bordir pakaian di tempat produksi Sablon dan Bordir Merpati, Blok M Square. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sejumlah pedagang mengaku penjualan produk untuk kampanye pada periode pemilu sebelumnya yakni pada tahun 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen.

Selain karena tren kampanye pemilu yang beralih menggunakan cara daring, kemungkinan penurunan penjualan juga disebabkan oleh sejumlah faktor lain.

Di antaranya, partai politik peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai. Kemudian, jangka waktu pemilu yang lebih singkat yakni hanya 2,5 bulan. Padahal pada periode sebelumnya masa kampanye pemilu adalah 6 bulan.

Lalu, harga penjualan produk untuk kampanye secara daring lebih murah hingga peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaus.

Pekerja menyelesaikan pesanan bordir pakaian di tempat produksi Sablon dan Bordir Merpati, Blok M Square. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Mencermati situasi tersebut, kata Yulius, pemerintah berupaya menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Salah satunya mendorong partai politik/calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

“Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM. Partai politik, para caleg (Calon Legislatif), dan tim sukses Pilpres memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Secara nyata memberikan keberpihakan kepada UMKM dan juga akan membantu promosi dan meningkatkan penjualan UMKM sehingga membantu keberlangsungan UMKM,” tutur Yulius.