Jumlahnya Sedikit, 1 SPBU di Indonesia Layani 36.900 Penduduk

Suasana antrean di SPBU Cikini. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh pelosok nusantara. Di antaranya dengan mendirikan sub-penyalur BBM khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Komunikasi (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, pemerintah telah membuat perangkat hukum untuk pendirian sub-penyalur BBM dengan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Pembentukan sub-penyalur BBM, lanjutnya, dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan bahan bakar.

“Sebagai gambaran, saat ini di Indonesia baru ada 7.080 penyalur BBM. Padahal luas daratan mencapai 1,9 juta km persegi dan jumlah penduduk 261 juta jiwa. Artinya 1 lembaga penyalur seperti SPBU, harus meng-cover sepanjang 271,55 km2 atau 36.900 jiwa,” kata Agung melalui pernyataan tertulis yang dikutip kumparan Rabu (30/5).

Menurut Agung, dengan adanya Permen ESDM No. 13 Tahun 2018, perizinan pendirian sub-penyalur BBM makin mudah. Tidak perlu izin usaha niaga, cukup melapor ke Ditjen Migas Kementerian ESDM, perwakilan kelompok konsumen sudah bisa mendirikan sub-penyalur pasca ditunjuk BPH Migas.

Mengutip data Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Agung menjelaskan, saat ini sudah ada 11 lembaga sub-penyalur BBM yang beroperasi. Yaitu di Pulau Buru (Maluku), Sula dan Halmahera Utara (Maluku Utara), 4 di Asmat (Papua), 2 di Selayar (Sulawesi Selatan), dan 2 di Kubu Raya (Kalimantan Barat).

Selain itu ada 6 yang siap beroperasi yakni 2 di Halmahera Selatan, 1 di Halmahera Tengah, 2 di Merauke dan 1 di Gorontalo Utara. Sedangkan 13 lainnya masih dalam tahap pembangunan yakni 1 di Halmahera Utara, 3 di Asmat, 3 di Sangihe dan 6 di Gorontalo Utara.

Peresmian "BBM Satu Harga" di Sorong (Foto: Dok ESDM )

Tak cukup di situ, BPH Migas tengah berkoordinasi dengan 247 Pemda terkait kesiapan sub-penyalur. "Sudah ada 247 Pemda yang mengajukan kepada BPH Migas untuk membangun Sub Penyalur", imbuh Kepala BPH Migas Fansurullah Asa beberapa waktu lalu.

Tentu, pembangunan sub-penyalur memberikan manfaat tersendiri bagi kemudahan akses energi. Selain membutuhkan invetasi lebih kecil jika dibandingkan membangun penyalur BBM yang menelan hingga Rp 5-8 miliar, program ini juga dapat mempercepat dan memperluas program keterjangkauan BBM. Dan tak kalah penting, mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi pembangunan lembaga penyalur.