Jurus BI Hadapi Corona: Ogah Cetak Uang Berlebih hingga Potong Gaji Pegawai

Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) memberikan keterangan kepada pers mengenai hasil Rapat Dewan Gubernur BI bulan Februari 2019, Kamis (20/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Bank Indonesia (BI) ikut merasakan secara langsung dampak dari serangan virus corona. Untuk mengatasinya, BI sudah melakukan langkah-langkah agar dampaknya tidak semakin meluas.

Kebijakan yang mencolok adalah keberanian BI memotong gaji karyawan dan direksi dengan jumlah mencapai Rp 20,6 miliar. Dalam masa pandemi ini, BI juga mendorong transaksi keuangan bisa dilakukan secara digital.

Berikut strategi BI dalam menghadapi virus corona:

Bebaskan Pengenaan Biaya QRIS

Uji coba Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Code di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

BI mengakui adanya pembatasan aktivitas karena COVID-19 membuat masyarakat lebih memilih menggunakan pembayaran secara digital.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menganggap kondisi itu sejalan dengan dorongan penggunaan QR Code Indonesia atau QRIS.

Untuk itu, pihaknya membuat kebijakan demi meningkatkan layanan nontunai salah satunya dengan membebaskan pengenaan biaya transaksi pemrosesan QRIS bagi pedagang kategori usaha mikro.

“Utamanya untuk golongan usaha mikro maka kita menurunkan merchant discount rate dari 0,7 persen menjadi 0 persen. Jadi usaha mikro jumlahnya mencapai 2,39 juta atau 71 persen dari total merchant QRIS, kita tidak mengenakan biaya. Jadi 0 persen sampai 30 September,” kata Filianingsih saat siaran secara virtual, Kamis (30/4).

Filianingsih menjelaskan, pemberian merchant discount rate itu sebagai upaya BI membantu usaha mikro yang omzetnya turun drastis karena virus corona. Ia tidak menampik langkah itu juga sebagai upaya agar semakin banyak masyarakat yang menggunakan QRIS dalam bertransaksi.

Ogah Cetak Uang Berlebih

Karyawan menghitung uang rupiah dan dolar AS di Bank Mandiri Syariah, Jakarta, Senin (20/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

BI mengindikasikan tak akan mencetak uang berlebih demi menambah dana atau likuiditas di perbankan maupun untuk menambal defisit anggaran pemerintah.

Metode pencetakan uang berlebih oleh bank sentral disebut dengan Modern Monetary Theory (MMT). Saat ini, bank sentral AS atau The Fed juga didorong untuk melakukan MMT demi menambal defisit fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI lebih memilih melakukan kebijakan moneter lainnya demi menambah likuiditas. Seperti menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) hingga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Esensinya beda dengan pencetakan uang. Kalau pencetakan uang, bank sentral menambah uang beredar, tapi tidak mampu menyerap kalau nanti kelebihan likuiditas," ujar Perry dalam diskusi virtual dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4).

Perry menjelaskan, bank sentral tak ingin mengulang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat 1998. Hal ini menyebabkan inflasi tinggi hingga 67 persen.

Potong Gaji Pegawai dan Direksi

Konferensi pers Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian RI, Jakarta, Senin (2/3). Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

BI juga memangkas gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada jajaran dewan gubernur hingga para pegawainya untuk membantu percepatan penanganan virus corona. Nilainya mencapai Rp 20,6 miliar.

"Mobilisasi gaji dan THR gubernur, pimpinan, dan pegawai BI officer. Kalau non-officer kami silakan sukarela. Tapi dari mobilisasi gaji THR pimpinan dan pegawai jumlahnya Rp 20,6 miliar," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo saat live streaming, Rabu (29/4).

Perry melanjutkan, total dana tersebut merupakan pemotongan gaji yang dilakukan selama enam bulan, terhitung sejak Mei hingga Oktober 2020.

Secara keseluruhan, kata Perry, dana yang dikumpulkan otoritas moneter untuk percepatan penanganan COVID-19 mencapai Rp 101,4 miliar.

Selain dari mobilisasi gaji dan THR pegawai, dana itu di antaranya dari program sosial hingga sumbangan keagamaan.

Secara rinci, dana dari program sosial sebesar Rp 77,8 miliar, ikatan pegawai Rp 1,3 miliar, dan dana sumbangan keagamaan Rp 1,7 miliar. BI juga memberikan dukungan kepada para pegawai honorer dan para pensiunan BI senilai Rp 11,2 miliar.

Karantina Uang Rp 54,4 Triliun

Karyawan menghitung uang rupiah dan dolar AS di Bank Mandiri Syariah, Jakarta, Senin (20/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

BI menyadari adanya informasi mengenai virus corona yang bisa ditularkan melalui uang. BI tidak tinggal diam mengetahui kabar tersebut.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengaku sudah mempelajari higienitas peredaran uang saat virus corona.

Dia mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan para ahli kesehatan sampai Bank Sentral dalam memperlakukan uang rupiah. Sehingga diambil kebijakan mengkarantina uang yang diterima dari setoran Perbankan selama 14 hari.

Marlison menjelaskan, karantina yang dimaksud adalah menyimpan uang di dalam satu tempat dengan suhu tertentu. Ia mengatakan, sebenarnya 5 hari karantina sudah cukup. Namun Bank Indonesia memilih 14 hari demi keamanan.

"Sejak kebijakan ini kami berlakukan, Rp 54,4 triliun itu yang sudah kita karantina, yang kemudian dari masa tersebut sebagian kita edarkan setelah 14 hari sebesar Rp 31,7 triliun," kata Marlison saat siaran pers secara virtual, Kamis (30/4).

Selama masa 14 hari tersebut, Marlison juga sudah meminta perbankan agar tetap memastikan uang tunai yang beredar di masyarakat cukup.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

*****

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!