Jurus-jurus dari Sandiaga Uno untuk Hadapi Corona

27 Maret 2020 6:49 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sandiaga Uno. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sandiaga Uno. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Sandiaga Uno ikut bersuara membagikan saran kepada pemerintah untuk penanganan virus corona penyebab penyakit COVID-19. Sebagai pengusaha yang juga pernah menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, dia memberikan beberapa masukan kebijakan kepada pemerintah.
ADVERTISEMENT
Apa saja? Berikut kumparan rangkum, Jumat (27/3):

Indonesia Butuh Rp 200 Triliun untuk Atasi Dampak Corona

Sandiaga Uno menawarkan paket kebijakan untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman pandemi virus corona. Dalam paket kebijakannya itu, pemerintah membutuhkan dana setidaknya Rp 200 triliun.
Kata Sandi, dana jumbo itu di luar biaya yang sudah dianggarkan pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 yang sudah berjalan. Sumber Rp 200 triliun berasal dari pos-pos yang realokasi hingga penerbitan surat utang global atau global bond untuk menarik devisa ke dalam negeri.
"Untuk ekonomi, saya berpikir paket kebijakan yang cocok ini mungkin bisa melihat angka sekitar Rp 200 triliun yang diperlukan secara keseluruhan di luar dari pake penanggulangan COVID-19," kata Sandiaga Uno dalam konferensi pers online, Kamis (26/3).
Sandiaga Uno. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Paket Kebijakan Ala Sandi

Untuk paket kebijakan ekonomi dengan dana jumbo ini dibagi empat tahap. Pertama sebanyak 25 persen atau sekitar Rp 50 triliun harus segera dicairkan untuk masyarakat yang paling terdampak.
ADVERTISEMENT
"Dilakukan dengan kasih bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat golongan rentan. Ini saya mendukung jika dari Rp 200 triliun yang disiapkan itu seperempatnya bisa langsung diarahkan ke 40 persen masyarakat kelompok terbawah," ucapnya.
Tahap kedua, 25 persen bisa diarahkan ke sektor informal, pekerja harian, UMKM sekitar Rp 50 triliun. Kucuran dana ini salah satunya untuk memastikan mereka bisa tetap beroperasi. Paket likuiditas bisa membantu arus kas perusahaan, jadi tak perlu ada PHK.
Paket ketiga adalah bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan belum dapat pekerjaan. Sandi menyebut hal ini diselaraskan dengan program kartu prakerja pemerintah yang sedang disiapkan.
"Ini bisa dieksekusi dengan cepat. Jadi 25 persen atau Rp 50 triliun bisa diarahkan ke mereka," terangnya.
ADVERTISEMENT
Terakhir, bantuan ke sektor keuangan karena banyak perbankan atau perusahaan pembiayaan yang mengalami kesulitan karena masyarakat susah bayar cicilan, tagihan termasuk listrik dan telepon.
"Jadi dari segi paket ekonomi, saya yakin ini bisa membantu dan kita dahulukan juga. Kalau pun pemerintah ada tambahan utang baru atau mau melebarkan defisit 3 persen harus dilakukan dengan langkah politik yang partisan, jadi mementingkan merah putih," ujar Sandi.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno memberikan ambutan pada Rakerda Partai Gerindra di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Minggu (26/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Sandi menuturkan, untuk bisa mengeksekusi ini, pemerintah tak akan bisa sendirian. Menurutnya, mereka bisa menggandeng perusahaan besar yang punya kemampuan menyentuh kantong yang diperlukan untuk penyaluran program ini.

Berharap Pengusaha di KADIN Produksi Masker dan APD

Kebutuhan masker, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet sangat tinggi untuk tenaga medis yang tengah berjuang menangani pasien COVID-19. Saat ini kebutuhan tersebut masih sebagian dipasok dari luar negeri.
ADVERTISEMENT
Sandi mendorong agar pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bisa memproduksi alat-alat tersebut yang dibutuhkan tenaga medis. Katanya, saat ini adalah waktu yang tepat membantu pemerintah.
"Ini waktu yang tepat berikan support kepada produksi nasional. Ayo kita dorong pengusaha anggota KADIN produksi sendiri, kita punya kok kemampuan," katanya kemarin.
Sandiaga berharap pemerintah juga memberikan insentif bagi pengusaha dalam negeri yang mau memproduksi masker dan APD. Tujuannya agar pabrik tetap berjalan.
"Dan bagi pemerintah ini, salah satu nanti paket bantuan yang harus digelontorkan ini salah satunya adalah di industri kesehatan kita sehingga teman-teman yang produksi APD ini dapatkan insentif dan kita punya kekuatan produksi dalam negeri seperti yang dibutuhkan," terangnya.
ADVERTISEMENT