Jusuf Kalla Jelaskan Alasan Jokowi Tegur Rini dan Jonan

10 Juli 2019 18:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam rapat bersama sejumlah menteri Senin (8/7) lalu menegur kinerja dari Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan karena tingginya impor minyak dan gas (migas).
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan alasan Jokowi menegur dua menterinya tersebut, lantaran impor migas menyebabkan defisit neraca perdagangan dan subsidi energi makin membengkak.
"Harus positif, bukan defisit, harus surplus. Surplus itu artinya ekspor harus lebih tinggi daripada impor itu. Tapi kalau kita lihat, kenapa lebih banyak impornya daripada ekspornya karena konsumsi (BBM) makin naik, penduduk makin naik, mobil makin naik. Kemudian juga bukan hanya defisit, subsidinya makin banyak," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).
JK menjelaskan, perlu ada langkah untuk mengurangi konsumsi BBM masyarakat, salah satunya dengan mengurangi subsidi.
"Kalau kita mengimpor banyak, konsumsinya makin banyak. Jadi konsumsinya harus dikurangin. Salah satunya adalah tentu mengurangi subsidi itu. Supaya orang jangan ada yang seenak keliling-keliling kota tanpa urusan, begitu kan contohnya seperti itu," jelas JK.
ADVERTISEMENT
JK mengatakan dalam rapat itu, Jokowi menegur agar para menterinya meningkatkan produksi migas di dalam negeri.
"Tentu presiden minta jadi agar para menteri berusaha jangan mau impor yang banyak. Kalau tidak mau impor banyak maka produksi migas kita harus naikan. Ini juga cenderung kursi migas turun, ini tugas Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak itu, itu di bawah BUMN dan ESDM di situ," tegasnya.
"Masalah menteri ESDM dan BUMN itu ya meningkatkan produksi minyak, migas kita. Itu masalahnya, supaya mengurangi impor dan juga bagaimana produksi kaya LPG, dan sebagainya," jelas JK.