Kabar Terbaru Proyek Ibu Kota Baru: Berlanjut di 2021

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pemerintah memastikan proyek ibu kota baru dilanjutkan tahun depan. Sebelumnya proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ini ditunda karena adanya pandemi COVID-19.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan pada tahun depan rencana pemindahan ibu kota akan dimulai dengan soft groundbreaking untuk infrastruktur dasar.

“Sebelum pandemi rencana itu dimulai soft groundbreaking Agustus 2020, namun karena pandemi di-postpone kembali ke 2021. Timeline masih on schedule kalau bisa kembali 2021, kalau ada pergeseran dikit masih dalam koridor pelaksanaan konstruksi,” ujar Rudy dalam webinar akhir tahun Bappenas, Senin (28/12).

Dia melanjutkan, proyek tersebut juga masih sesuai dengan target awal, yakni pada 2024 Presiden Jokowi mulai berkantor di ibu kota baru.

“Perencanaan waktu itu akhir 2024 Presiden mulai berkantor di sana, mengukur waktu balik di ujung kapan harus selesai dan sekarang masih dalam koridor waktu direncanakan, meski ada pergeseran dikit,” jelasnya.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, berbincang dengan para pegawai di acara Coffee Morning, Jumat (12/2). Foto: Dok. Bappenas

Ditunda Imbas Corona

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, meskipun pemindahan ibu kota negara ditunda, pemerintah tetap akan melanjutkan rumusan koordinasi, termasuk meneruskan masterplan.

"Kemudian mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi, sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," ujar Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (8/9).

Selain melanjutkan masterplan, Suharso menjelaskan, pihaknya juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan.

Anggaran Masih Minim

Suharso mengajukan anggaran ibu kota baru masih sangat kecil, yaitu sebesar 5,12 persen dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar di 2021. Sehingga, total anggaran pemindahan ibu kota pada tahun 2021 mendatang sebesar Rp 38,91 miliar.

"Tidak ada prioritas buat IKN, untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12 persen dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali, nothing itu," jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/6).

Buka Peluang Pembiayaan dari LPI

Rudy menjelaskan, pihaknya membuka peluang tambahan anggaran ibu kota baru bisa berasal dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang saat ini diberi nama National Investment Authority (NIA).

“Untuk biayai IKN, secara prinsip dimungkinkan tentang bagaimana yang mengelola, ada kolaborasi antara badan otoritas dengan SWF (Sovereign Wealth Fund),” pungkasnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.