Kadin Dorong Rosan Roeslani Jadi Menteri Perdagangan
PerbesarADVERTISEMENT
Jelang pelantikan Presiden Joko Widodo, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berbicara sosok menteri khususnya bidang ekonomi yang cocok mengisi kabinet di periode kedua. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif, Erik Hidayat mengatakan, pihaknya mendorong Ketua Kadin Rosan Roeslani bisa duduk di kursi menteri.
ADVERTISEMENT
Erik merasa kinerja Rosan selama 5 tahun terakhir dalam mengawal industri termasuk kerja sama yang dibangun dengan pemerintah berjalan cukup baik.
“Jadi memang kita dari Kadin mendorong Ketum Rosan jadi Menteri Perdagangan. Mudah-mudahan atau industri atau perdagangan dan industri digabung saya enggak tahu,” kata Erik di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (16/10).
Erik mengakui Jokowi sedang gencar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Ia mengatakan banyak sosok muda lainnya yaitu Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia yang seharusnya bisa dipertimbangkan mengisi posisi menteri.
“Sosok seperti misalnya Ketum HIPMI Bahlil salah satu contoh yang mungkin bisa kita dorong jadi menteri. Mungkin karena sosok beliau yang pengusaha, juga sudah mengisi pos di Hipmi selama 3 tahun lebih dan juga sebagai pengusaha yang dulunya sangat UKM ternyata bisa sukses,” ujar Erik.
ADVERTISEMENT
Nama Bahlil memang banyak digadang-gadang sebagai pembantu Jokowi. Jokowi juga pernah mengungkapkan sosok Bahlil cocok sebagai menteri.
Selain mendorong sosok menteri, Erik menuturkan pihaknya juga mengusulkan ada menteri lama yang harus dipertahankan. Menurutnya Triawan Munaf merupakan sosok yang harus dipertahankan mengurus Ekonomi Kreatif.
“Kalau saya karena di industri kreatif ingin Bekraf itu menjadi menteri itu yang saya dengar Bekraf berubah jadi kementerian. Dan dengan adanya kemarin disahkan UU Ekonomi Kreatif kan harus ada yang kawal. Pak Triawan Munaf kita ingin menjadi menteri,” tutur Erik.
Komposisi menteri Jokowi hampir semuanya sudah rampung. Rencananya menteri terpilih akan diumumkan Jokowi setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 atau sehari setelahnya.
